Nasdem Rayakan Satu Dekade Setia dengan Presiden Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 11 November 2021
Nasdem Rayakan Satu Dekade Setia dengan Presiden Jokowi

Ketua Pelaksana (OC) HUT Partai NasDem yang juga Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni saat peringatan HUT Ke-10 Partai NasDem. ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai NasDem menyatakan selama satu dekade berjuang, setia, dan selalu berdampingan bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Momen ini sekaligus juga untuk merayakan 10 tahun berdiri partai besutan bos media Surya Paloh itu. Puncak perayaan HUT Ke-10 Partai NasDem itu dihadiri langsung Presiden Jokowi.

"Hari ini Partai NasDem genap berusia 10 tahun. Sudah satu dekade kami berjuang, setia dan berdampingan bersama Presiden Jokowi dalam upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil dan makmur," kata Ketua Pelaksana (OC) HUT Ke-10 Partai NasDem Ahmad Sahroni, di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/11).

Baca Juga:

Presiden Jokowi Hadiri Peringatan HUT Ke-10 Partai NasDem

Menurut dia, komitmen NasDem untuk terus berada di jalur koalisi bersama pemerintah tentunya bukan retorika semata.

"Kami dengan sepenuh hati mendukung berbagai program pemerintahan mulai dari pembangunan ekonomi, pemerataan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lainnya," tutur Sahroni, dikutip Antara.

Bendahara Umum Partai NasDem ini menyebutkan, pada saat pandemi COVID-19 mewabah, NasDem juga dengan penuh dedikasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan.

Baca Juga:

NasDem Tegaskan Tak Anti Amandemen UUD 1945

"Kami mendirikan sentra vaksinasi, menyalurkan bantuan pada masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga memberi tanda kasih pada para kader kami yang terdampak oleh pandemi ini," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Menurut Sahroni, sejak awal prinsip Partai NasDem dalam kemanusiaan tak pernah berubah "no one left behind" dalam kondisi yang serba susah beberapa tahun terakhir ini.

"Kami selalu memastikan kader kami pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya tidak ditinggal sendirian dalam menghadapi berbagai kesusahan. "NasDem sayang kamu itu bukan hanya jargon semata," tutur Sahroni. (*)

Baca Juga:

Wakil Gubernur Ditunjuk Partai NasDem Pimpin NTB

#Pemilu #Partai Nasdem #NasDem #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan