Perindo: Biaya Tinggi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 13 Januari 2018
Perindo: Biaya Tinggi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik M Yamin Tarawy saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Isu mahar politik kembali mencuat saat La Nyalla Mattalitti‎ memberikan pernyataan mengejutkan terkait alasan dirinya gagal maju di Pilkada Jawa Timur 2018. Pasalnya, dia mengaku dipalak hingga Rp 40 miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik jika dirinya ingin maju sebagai calon Gubernur di Jawa Timur.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik M Yamin Tarawy menyatakan bahwa praktik mahar politik dan politik uang menjadi keniscayaan dalam sistem politik Indonesia yang berbiaya tinggi.

"Ya memang kembali pada sistem politik kita. Sistem politik mencari kepala daerah dengan sistem seperti ini suka tidak suka tidak bisa terhindar dari itu. Istilah yang dipakai stakeholder, penyelenggara tapi fakta menunjukkan fakta money politic terjadi," kata Yamin dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Menurut dia, format pilkada serentak yang didesain oleh pemerintah dan DPR untuk meminimalisir biaya politik yang tinggi justru berbanding terbalik dengan ongkos politik yang harus dirogoh calon kepala daerah.

"Pemilu serentak untuk memangkas borosnya biaya negara. Pada tingkat calon malah tambah biayanya dibanding pilkada sebelum serentak," jelasnya.

Di sisi lain, Yamin menilai, Pilkada Serentak pada 2015 dan 2017 memiliki catatan positif. Dua momen kontestasi elektoral tersebut cenderung kondusif sehingga minim konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Dari proses pilkada ini dari dua pilkada sebelumnya, kedamaian terasa tidak ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional," pungkasnya.

Diketahui, isu mengenai mahar politik di Pilkada 2018 kembali menyeruak saat La Nyalla Mattalitti mengaku "dipalak" hingga Rp 40 Miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik jika dirinya ingin maju sebagai calon Gubernur di Jawa Timur.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim karena tidak mampu menyanggupi mahar politik tersebut.

Menurutnya, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ini Kata Ridwan Kamil terkait Desas-desus Mahar Gerindra

#La Nyalla Mattalitti #Money Politic
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
KPK dalami kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
KPK menduga ada aliran korupsi dana hibah saat La Nyalla menjadi pemimpin KONI Jatim.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
Indonesia
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Sehari menggeledah rumah La Nyalla di Surabaya, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor KONI Jatim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 April 2025
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Indonesia
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Pada Senin (14/4) kemarin, tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait kasus yang sama.
Frengky Aruan - Selasa, 15 April 2025
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Indonesia
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Tak menutup kemungkinan KPK akan memanggil La Nyalla untuk klarifikasi setelah penggeledahan rumahnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Indonesia
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
KPK masih menunggu semua proses penggeledahan untuk selanjutnya bisa menyampaikan ke publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
Indonesia
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
KPK menyita tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp 8,1 miliar milik anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad.
Dwi Astarini - Senin, 14 April 2025
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
Revisi UU Pemilu, Wakil Ketua Komisi II DPR Tekankan Masalah Money Politics
Dede Yusuf yang merupakan politikus Demokrat juga mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah terjadi hal-hal transaksional demi memenangkan pesta demokrasi.
Frengky Aruan - Rabu, 05 Maret 2025
Revisi UU Pemilu, Wakil Ketua Komisi II DPR Tekankan Masalah Money Politics
Indonesia
La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Banyak calon presiden, tidak masalah, tetapi yang memilih adalah para hikmat yang berada di MPR sebagai lembaga tertinggi, yang tidak hanya dihuni anggota DPR dari representasi partai saja
Angga Yudha Pratama - Minggu, 05 Januari 2025
La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Bagikan