Perindo: Biaya Tinggi Picu Politik Uang di Pilkada Serentak


Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik M Yamin Tarawy saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1). (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Isu mahar politik kembali mencuat saat La Nyalla Mattalitti memberikan pernyataan mengejutkan terkait alasan dirinya gagal maju di Pilkada Jawa Timur 2018. Pasalnya, dia mengaku dipalak hingga Rp 40 miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik jika dirinya ingin maju sebagai calon Gubernur di Jawa Timur.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik M Yamin Tarawy menyatakan bahwa praktik mahar politik dan politik uang menjadi keniscayaan dalam sistem politik Indonesia yang berbiaya tinggi.
"Ya memang kembali pada sistem politik kita. Sistem politik mencari kepala daerah dengan sistem seperti ini suka tidak suka tidak bisa terhindar dari itu. Istilah yang dipakai stakeholder, penyelenggara tapi fakta menunjukkan fakta money politic terjadi," kata Yamin dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).
Menurut dia, format pilkada serentak yang didesain oleh pemerintah dan DPR untuk meminimalisir biaya politik yang tinggi justru berbanding terbalik dengan ongkos politik yang harus dirogoh calon kepala daerah.
"Pemilu serentak untuk memangkas borosnya biaya negara. Pada tingkat calon malah tambah biayanya dibanding pilkada sebelum serentak," jelasnya.
Di sisi lain, Yamin menilai, Pilkada Serentak pada 2015 dan 2017 memiliki catatan positif. Dua momen kontestasi elektoral tersebut cenderung kondusif sehingga minim konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Dari proses pilkada ini dari dua pilkada sebelumnya, kedamaian terasa tidak ada kerusuhan yang memancing kerusuhan nasional," pungkasnya.
Diketahui, isu mengenai mahar politik di Pilkada 2018 kembali menyeruak saat La Nyalla Mattalitti mengaku "dipalak" hingga Rp 40 Miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik jika dirinya ingin maju sebagai calon Gubernur di Jawa Timur.
La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim karena tidak mampu menyanggupi mahar politik tersebut.
Menurutnya, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ini Kata Ridwan Kamil terkait Desas-desus Mahar Gerindra
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim

KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim

KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim

Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim

Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?

La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK

Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya

KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Revisi UU Pemilu, Wakil Ketua Komisi II DPR Tekankan Masalah Money Politics

La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
