Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPD RI, LaNyalla Mattalitti, memberi apresiasi perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya mengabulkan gugatan yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Diketahui, DPD RI saat La Nyalla menjadi ketua pernah mengajukan gugatan serupa ke MK. Namun MK dalam putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada Kamis, 7 Juli 2022 menolak gugatan tersebut.
“Perubahan pandangan Hakim MK tentu harus diapresiasi, terutama setelah 33 kali menolak gugatan perkara yang sama, termasuk gugatan yang diajukan DPD RI, atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata La Nyalla dalam keterangannya, Sabtu (4/1).
Dalam putusan terbaru ini, majelis mendalilkan yang pada intinya demi menghindari kemunduran demokrasi, karena dominasi partai politik yang berkelompok, sehingga membatasi peluang warga negara untuk maju mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.
Baca juga:
Ia menekankan, penghapusan presidential threshold harus jadi momentum untuk menata ulang sistem demokrasi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, yang mengedepankan demokrasi perwakilan dan musyawarah mufakat, untuk menghindari biaya politik yang mahal dan jebakan popularitas dan elektabilitas yang bisa difabrikasi.
Menurut La Nyalla, sudah seharusnya bangsa ini kembali ke sistem Pancasila, untuk menghasilkan perwakilan yang diisi para hikmat, untuk kemudian memilih putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin nasional.
“Menurut saya ini momentum, karena putusan MK tersebut harus diikuti dengan perubahan UU, terutama tentang Pemilu dan sistem tata negara, maka bisa menjadi pintu masuk untuk kita kembali ke konstitusi asli, yaitu Demokrasi Pancasila, sistem asli Indonesia, yang belum pernah secara tepat diterapkan di Orde Lama, maupun Orde Baru," bebernya.
"Banyak calon presiden, tidak masalah, tetapi yang memilih adalah para hikmat yang berada di MPR sebagai lembaga tertinggi, yang tidak hanya dihuni anggota DPR dari representasi partai saja,” lanjutnya.
Dikatakan La Nyalla, pemilihan presiden langsung oleh rakyat, hanya akan menghasilkan biaya tinggi, yang akhirnya melibatkan bandar politik, dan batu ujinya hanya popularitas dan elektabilitas yang bisa diframing.
"Karena suara seorang guru besar atau profesor dihitung sama dengan suara mahasiswa semester satu," imbuhnya.
Hal tersebut, kata La Nyalla, berbeda bila evaluasi UU dan sistem tata negara dilakukan secara menyeluruh, sehingga bangsa ini mampu menghasilkan para hikmat sebagai penjelmaan rakyat di MPR untuk memilih.
"Maka tentu batu ujinya terhadap calon di MPR menjadi integritas, intelektualitas dan moralitas," tuturnya.
Baca juga:
DPR Jangan Bermanuver Mengingkari Putusan Penghapusan Presidential Threshold
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto yang memiliki semangat dan cita-cita untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 mendorong semua elemen bangsa agar menggunakan momentum putusan MK ini untuk melakukan perbaikan sistem pemilu dan sistem tata negara Indonesia untuk kembali ke rumusan para pendiri bangsa.
"Yang artinya bukan terjebak kembali dengan Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi benar-benar kita terapkan pikiran pendiri bangsa, melalui sistem tersendiri yang sesuai dengan watak asli bangsa Nusantara ini, karena bagi saya, setelah MK sadar, kita semua harus sadar juga,” tandasnya. (Pon)
