Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Blora Djoko Nugroho dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Badan SAR Nasional (Basarnas) Suhardi dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia.
Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mencecar Djoko Nugroho dan Suhardi mengenai aliran uang dalam kasus suap tersebut.
Baca Juga
KPK juga menduga ada kickback atau imbal balik berupa aliran uang kepada pihak-pihak di kementerian atau lembaga terkait yang menggunakan produk PT Dirgantara Indonesia.
"Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut antara lain terkait adanya pengetahuan saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak end user/pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementrian/lembaga terkait," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/8).
Usai diperiksa, Djoko mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK. Salah satunya mengenai aliran uang terkait PT DI.
"Dikonfirmasi soal aliran dana ke saya. Jumlahnya berapa saya kurang tahu, cuma saya merasa tidak tahu menahu tentang masalah ini," kata Djoko usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta.
Djoko mengklaim tidak tahu menahu masalah aliran uang yang dipertanyakan tersebut. Selain aliran dana, Djoko juga dicecar seputar pengetahuannya mengenai sejumlah perusahaan yang menjadi mitra PT DI dan hubungannya dengan sejumlah petinggi PT DI yang kini telah berstatus tersangka.
"(Ditanya) kenal nggak sama pejabat-pejabat PT DI. Kenal nggak sama PT-PT sebagai mitra mereka. (Dikonfirmasi) Dirutnya, semuanya. Pejabat-pejabat utama," ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka karena diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar.
Baca Juga
Bupati Blora Terseret Kasus Korupsi Pesawat PT Dirgantara Indonesia
Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
