Percepat Pencairan Tunjangan, Pemkot Solo Sisir ASN yang Belum Booster

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Juli 2022
Percepat Pencairan Tunjangan, Pemkot Solo Sisir ASN yang Belum Booster

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah melakukan penyisiran pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencari yang belum divaksin booster.

Diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Solo menerbitkan Surat Edaran (SE) bagi ASN dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang belum vaksin booster tidak akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tambahan Penghasilan (Tamsil).

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan pihaknya memang diminta oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Solo untuk memverifikasi data pegawai di lingkungan Pemkot Solo yang sudah mendapatkan vaksinasi booster. Di mana sumber datanya berasal dari masing-masing OPD yang ada.

"Data yang masuk ke kami ada beberapa ASN maupun pegawai TKPK yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Kalau tidak salah jumlahnya ada 100-an pegawai, tapi bisa saja jumlahnya sudah berkurang," Ning, Rabu (20/7).

Dikatakannya, Pemkot Solo tidak mengharuskan 100 pegawai OPD sudah vaksinasi booster jika memang ada yang memiliki masalah kesehatan sehingga tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19, baik dosis lengkap maupun booster. Kalau memang karena status kesehatan tidak bisa divaksin, maka harus dikuatkan dengan keterangan dari dokter.

"Ada beberapa kasus komorbid yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi ketiga (booster). Karena DM (Diabetes Melitus) yang tidak terkendali, Hipertensi yang tidak terkendali, jantung serta tiroid," papar dia.

Kepala BKPSDM Pemkot Solo, Dwi Ariyatno mengatakan ada satu orang yang belum bisa divaksin booster karena memiliki riwayat KIPI yang parah. Atas dasar itu pemberian vaksinasi dosis ketiga harus ditunda.

"Kami untuk memproses pencairan TPP memang berdasarkan pada persetujuan DKK. Apakah sudah memenuhi syarat pencairan sebagaimana yang dipaparkan dalam SE Sekda Kota Solo Nomor KS.00.23/2348/2022 atau tidak," katanya

Ia menambahkan dalam SE tersebut syarat pencairan TPP yang awalnya hanyalah laporan absensi, kini ditambah dengan verifikasi vaksinasi booster yang dilakukan DKK terhadap OPD di Pemkot Solo. (Ismail/Jawa Tengah).

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #Kota Solo #Vaksin Covid-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Cuaca ekstrem melanda Jakarta. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi ASN dan pegawai swasta hingga 28 Januari 2026. Ini aturan lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Sekda Kota Solo tegaskan pemotongan TKD bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 19 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Lakukan Rasionalisasi APBD 2026
Indonesia
UEA Resmi Hibahkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Senilai Rp 417,3 Miliar ke Pemkot Solo
RS Kardiologi dibangun menggunakan dana hibah UEA nilai mencapai Rp 417,3 miliar atau setara USD 25 juta saat pemerintahan Walkot Solo Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Selasa, 30 September 2025
UEA Resmi Hibahkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia Senilai Rp 417,3 Miliar ke Pemkot Solo
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Pramono sebut kegiatan ini menjadi salah satu langkah membentuk ASN yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Indonesia
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
“Dalam rapat yang digelar Jumat malam dihadiri anggota dewan, Pengurus DPC dan PAC, saya dipilih menjadi Plt Ketua DPC PDIP Kota Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng,” kata Teguh
Frengky Aruan - Sabtu, 23 Agustus 2025
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
Indonesia
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Remisi ini dapat mengurangi angka penghuni di Rutan Kelas 1 Surakarta.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Bagikan