Percepat Pencairan Tunjangan, Pemkot Solo Sisir ASN yang Belum Booster

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Juli 2022
Percepat Pencairan Tunjangan, Pemkot Solo Sisir ASN yang Belum Booster

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih. (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah melakukan penyisiran pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencari yang belum divaksin booster.

Diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Solo menerbitkan Surat Edaran (SE) bagi ASN dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang belum vaksin booster tidak akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tambahan Penghasilan (Tamsil).

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan pihaknya memang diminta oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Solo untuk memverifikasi data pegawai di lingkungan Pemkot Solo yang sudah mendapatkan vaksinasi booster. Di mana sumber datanya berasal dari masing-masing OPD yang ada.

"Data yang masuk ke kami ada beberapa ASN maupun pegawai TKPK yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Kalau tidak salah jumlahnya ada 100-an pegawai, tapi bisa saja jumlahnya sudah berkurang," Ning, Rabu (20/7).

Dikatakannya, Pemkot Solo tidak mengharuskan 100 pegawai OPD sudah vaksinasi booster jika memang ada yang memiliki masalah kesehatan sehingga tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19, baik dosis lengkap maupun booster. Kalau memang karena status kesehatan tidak bisa divaksin, maka harus dikuatkan dengan keterangan dari dokter.

"Ada beberapa kasus komorbid yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksinasi ketiga (booster). Karena DM (Diabetes Melitus) yang tidak terkendali, Hipertensi yang tidak terkendali, jantung serta tiroid," papar dia.

Kepala BKPSDM Pemkot Solo, Dwi Ariyatno mengatakan ada satu orang yang belum bisa divaksin booster karena memiliki riwayat KIPI yang parah. Atas dasar itu pemberian vaksinasi dosis ketiga harus ditunda.

"Kami untuk memproses pencairan TPP memang berdasarkan pada persetujuan DKK. Apakah sudah memenuhi syarat pencairan sebagaimana yang dipaparkan dalam SE Sekda Kota Solo Nomor KS.00.23/2348/2022 atau tidak," katanya

Ia menambahkan dalam SE tersebut syarat pencairan TPP yang awalnya hanyalah laporan absensi, kini ditambah dengan verifikasi vaksinasi booster yang dilakukan DKK terhadap OPD di Pemkot Solo. (Ismail/Jawa Tengah).

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #Kota Solo #Vaksin Covid-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
“Dalam rapat yang digelar Jumat malam dihadiri anggota dewan, Pengurus DPC dan PAC, saya dipilih menjadi Plt Ketua DPC PDIP Kota Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo yang ditunjuk Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng,” kata Teguh
Frengky Aruan - Sabtu, 23 Agustus 2025
Rudy Jabat Plt DPD PDIP Jateng, Teguh Gantikan Jadi Ketua PDIP Solo
Indonesia
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Remisi ini dapat mengurangi angka penghuni di Rutan Kelas 1 Surakarta.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
501 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Solo Dapat Remisi
Indonesia
Rumah Kecil Pahlawan Nasional Slamet Riyadi Memprihatinkan, DPRD Solo Ajukan Dana Revitalisasi APBD
Rumah kecil Slamet Riyadi terakhir direhab tahun 1937.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Rumah Kecil Pahlawan Nasional Slamet Riyadi Memprihatinkan, DPRD Solo Ajukan Dana Revitalisasi APBD
Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
SDN Masih Kurang Siswa, DPRD Solo Pertanyakan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Jenjang SD
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto mengatakan sampai saat ini mendapatkan penjelasan resmi terkait mekanisme seleksi, rekrutmen siswa, kurikulum, hingga dampak terhadap keberadaan SD reguler yang sudah eksis di Kota Solo.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
SDN Masih Kurang Siswa, DPRD Solo Pertanyakan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Jenjang SD
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Indonesia
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Program ini mengajak peserta untuk berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Indonesia
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Wagub Rano klarifikasi, Pemprov DKI mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Indonesia
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Bagikan