Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19

MerahPutih.com - Akhir pekan ini, publik dihebohkan oleh keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diumumkan Gubernur Anies Baswedan, sebagai cara tarik rem darurat karena COVID-19 di Jakarta semakin melonjak, langsung dapat serangan dari pejabat Pemerintah Pusat.

Paling tidak, para menteri ekonomi langsung bereaksi ketika Balai Kota Jakarta, mengumumkan rencana PSBB. Rapat marathon pun dilakukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) saat polemik jadi panas sampai akhirnya pemerintah pusat mendukung langkah Anies Baswedan dengan berbagai catatan dan masukan.

Tapi saling serang dihadapan publik, sangat kentara dipertontonkan menteri bidang ekonomi Presiden Jokowi, dan para politisi partai pendukung pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun turut nimbrung, bikin masyarakatpun pesimis dalam penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan

Mahfud MD menegaskan, persoalan PSBB terjadi akibat kesalahan tata kata. Padahal, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang menjadi persoalan.

"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9) malam.

Setelah berselisih, Minggu (14/9) PSBB pun diumumkan. Tapi, pada PSBB jilid 2 ini, tidak seperti PSBB yang diberlakukan pada jilid pertama atau yang diputuskan pada pertengahan April 2020 sampai Anies menetapkan PSBB Transisi pada 5 Juni 2020.

Dalam PSBB kali ini, banyak kelonggaran yang dimana ada 11 setor usaha yang bisa beroperasi dan perkantoran hanya dibasi 25 persen karyawan, ojek online tetap bisa bawa penumpang, batas kapasitas transportasi umum 50 persen dan mal tetap buka. Berbeda dengan PSBB jilid pertama, warga luar DKI jika ingin ke Jakarta wajib mengajukan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM). Kali ini, tidak.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah memprediksi kebijakan PSBB tidak akan berjalan efektif turunkan COVID-19. Pasalnya, aturan PSBB kali ini jauh lebih longgar dari PSBB jilid pertama.

Selain itu, efektivitas PSBB DKI juga terancam dengan kepercayaan masyarakat yang menurun. Masyarakat jengah dengan penanganan pandemi yang hanya jadi ajang seteru pemerintah DKI dan pusat.

"Publik sekarang ini menganggap penanganan gagal, terlihat apa yang dilakukan pemprov dan pusat justru ribut ego sektoral. Masyarakat jadi jalan sendiri-sendiri," katanya.

Untuk mengatasi COVID-19 yang kian melonjak, tidak hanya cukup Komite yang telah dibentuk. Presiden Joko Widodo, langsung menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani COVID-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

Luhut, yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, diperintahkan bersama Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo menangani DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian)," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9). (Knu)

Baca Juga:

Rata-Rata Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Menurun