Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan


Koordinator Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setia Budi cek data penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kamis (3/7/2025) ANTARA/Novi Hu
MerahPutih.com - Komisi V DPR menyoroti insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang menewaskan sejumlah penumpang.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menduga ada kelalaian pengawasan pihak otoritas pelabuhan termasuk kecerobohan kapten di balik insiden maut tersebut.
"Lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten dan seluruh awak kapal yang bertanggung jawab terhadap kelayakan kapal tersebut,” kata Lasarus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/7).
Dia meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh mengenai peristiwa ini.
“Perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut," ujar Lasarus yang juga politikus PDIP ini.
Baca juga:
Spesifikasi Jeroan KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali
Kisah Heroik ABK Sandi Wariyawan Selamatkan Nyawa Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya
Pihaknya pun akan memanggil Kementerian Perhubungan. Lasarus menuturkan, pemanggilan terhadap Kemenhub diperlukan untuk mendapatkan laporan terkait peristiwa ini.
"Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini," kata Lasarus.
Baca juga:
Menhub Serahkan Jenazah 6 Korban KMP Tunu Pratama Jaya ke Keluarga, Ini Nama-namanya
Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7) malam. Saat tenggelam, kapal membawa 65 orang.
Rinciannya, kapal mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan saat berlayar. Berdasarkan data per Kamis (3/7) malam, ditemukan 6 penumpang tewas dari insiden tersebut. Sementara 31 orang ditemukan dalam kondisi selamat. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan SKB Pembatasan Angkutan Barang untuk Musim Libur Nataru dan Optimalkan 178 Terminal Penumpang Tipe A Hingga B untuk Mobilitas Masyarakat

Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan

Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan

Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki

Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura

Sempat Mangkir, Bupati Pati Sudewo Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas

Sempat Dicabut, Bandara Adi Soemarmo Kini Kembali Berstatus Internasional

Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif

KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
