Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan
Koordinator Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setia Budi cek data penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kamis (3/7/2025) ANTARA/Novi Hu
MerahPutih.com - Komisi V DPR menyoroti insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang menewaskan sejumlah penumpang.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menduga ada kelalaian pengawasan pihak otoritas pelabuhan termasuk kecerobohan kapten di balik insiden maut tersebut.
"Lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten dan seluruh awak kapal yang bertanggung jawab terhadap kelayakan kapal tersebut,” kata Lasarus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/7).
Dia meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh mengenai peristiwa ini.
“Perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut," ujar Lasarus yang juga politikus PDIP ini.
Baca juga:
Spesifikasi Jeroan KMP Tunu Pratama Jaya yang Tenggelam di Selat Bali
Kisah Heroik ABK Sandi Wariyawan Selamatkan Nyawa Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya
Pihaknya pun akan memanggil Kementerian Perhubungan. Lasarus menuturkan, pemanggilan terhadap Kemenhub diperlukan untuk mendapatkan laporan terkait peristiwa ini.
"Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini," kata Lasarus.
Baca juga:
Menhub Serahkan Jenazah 6 Korban KMP Tunu Pratama Jaya ke Keluarga, Ini Nama-namanya
Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7) malam. Saat tenggelam, kapal membawa 65 orang.
Rinciannya, kapal mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan saat berlayar. Berdasarkan data per Kamis (3/7) malam, ditemukan 6 penumpang tewas dari insiden tersebut. Sementara 31 orang ditemukan dalam kondisi selamat. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Wacana Menhub soal Pengoperasian KRL 24 Jam, Komisi V DPR: Perlu Kajian Matang dan Koordinasi dengan KAI
DPR Inisiasi RUU Pekerja Gig, Atur Hak dan Perlindungan Ojol hingga Freelancer
DPR Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Layanan Commuter Line Jabodetabek
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Pemerintah Siapkan SKB Pembatasan Angkutan Barang untuk Musim Libur Nataru dan Optimalkan 178 Terminal Penumpang Tipe A Hingga B untuk Mobilitas Masyarakat
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan