Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan layanan commuter line (KRL) di wilayah Jabodetabek mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai langkah Presiden tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus segera ditindaklanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter.
“Presiden menginginkan layanan KRL yang lebih andal agar masyarakat tidak mengalami masa tunggu lama maupun penumpukan di stasiun. Ini menjadi perhatian serius yang harus dijawab oleh PT KAI dan KAI Commuter,” ujar Huda, Rabu (5/11).
Baca juga:
Prabowo Minta KRL Ditambah, Siap Kucurkan Anggaran hingga Rp 5 Triliun
Menurut Huda, moda transportasi kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, telah menjadi tulang punggung sistem transportasi perkotaan. Rata-rata, lebih dari satu juta penumpang menggunakan layanan tersebut setiap hari.
Meski layanan KRL dinilai cukup baik, Huda mengakui masih terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, terutama pada jam sibuk berangkat dan pulang kerja, akibat masa tunggu (headway) yang masih tinggi.
“Situasi ini ditangkap oleh Presiden sehingga beliau berkomitmen mengalokasikan anggaran Rp5 triliun untuk menambah 30 rangkaian KRL agar tingkat headway bisa diturunkan,” jelasnya.
Baca juga:
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Huda menilai penambahan 30 rangkaian KRL baru berpotensi menjadi solusi efektif untuk memperpendek masa tunggu kereta dan mengurangi kepadatan penumpang.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada kemampuan PT KAI dan KAI Commuter dalam memperbaiki aspek teknis manajemen perjalanan.
“Pengelolaan headway tidak hanya soal menambah armada. Ada faktor teknis yang harus dibenahi seperti sistem sinyal dan kendali kereta, catu daya listrik, kondisi infrastruktur jalur dan persilangan, ketersediaan depot dan stabling, waktu henti (dwell time), hingga kesiapan sumber daya manusia,” paparnya.
Baca juga:
Legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu menegaskan, instruksi Presiden Prabowo harus dipahami sebagai tantangan sekaligus momentum pembenahan menyeluruh bagi PT KAI dan KAI Commuter.
Ia berharap langkah pemerintah memperkuat layanan KRL segera diikuti dengan kebijakan operasional yang komprehensif, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Komitmen Presiden adalah peluang besar agar pengelolaan KRL menjadi lebih modern, efisien, dan nyaman. Sekarang tugas PT KAI dan KAI Commuter untuk memastikan seluruh kendala teknis maupun strategis dapat dituntaskan, sehingga penambahan armada benar-benar meningkatkan kenyamanan dan efektivitas perjalanan masyarakat,” tandasnya. (Pon)
