Andrew Francois
DALAM rangka merayakan ulang tahun ketiga, Alika Communication menghadirkan acara webinar bertajuk “Komunikasi Publik Ala Pemerintah.” Acara ini diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom pada 27 Januari 2023 dan dihadiri lebih dari 40 peserta.
Webinar ini diisi oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya, seperti Bey Triadi Machmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara dan Alia Karenina selaku Juru Bicara (Jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan CEO Alika Communication.
Bey Triadi menjelaskan, dalam menjalankan komunikasi publik terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, seperti bahasa pemerintah yang terkesan kaku dan formal sehingga membuat masyarakat sulit memahami pesan yang disampaikan hingga tingginya masyarakat yang tidak percaya dengan informasi yang disampaikan pemerintah.
Baca juga:
Teknologi Digital Mengubah Ekosistem Komunikasi Publik
Sehingga, lanjut Bey, pentingnya bagi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
"Saat ini dengan perkembangan teknologi, pemerintah perlu menyampaikan pesan secara kekinian dengan tujuan untuk mengkomunikasikan capaian dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada publik serta terjalinnya komunikasi dua arah," terang Bey dalam diskusi, Jumat (27/1).
Lebih lanjut, Alia Karenina menambahkan, di dalam instansi pemerintah ada tugas utama public relations (PR) yang dijalankan.
"PR di dalam instansi pemerintah memiliki dua tugas utama, yaitu membangun dan menjaga reputasi instansi, serta menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah agar dapat diterima dengan baik oleh publik.” tutur Karenina
Baca juga:
Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Penanggulangan COVID-19
Alia juga menilai pemerintah perlu menyesuaikan gaya komunikasi melalui media sosial, seperti Youtube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Sementara, pada akhir acara, webinar itu menyimpulkan tiga hal, yakni: Pertama, memberikan gambaran sudut pandang dari praktisi PR dalam pemerintahan dalam pengelolaan informasi untuk menanggapi isu yang beredar di publik.
Kedua, dari sisi pemerintah perlunya untuk menyesuaikan gaya komunikasi kepada masyarakat untuk meminimalisir informasi yang salah.
Terakhir, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dalam menanggapi isu yang beredar, memperbanyak sumber bacaan khususnya dari media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, dan dapat memilah informasi yang benar. (waf)
Baca juga:
Jokowi Minta Komunikasi Pejabat Publik Harus Membangun Optimisme
