Penolakan Pejabat Negara di UGM, Qodari: Demokrasi Harus Mengedepankan Dialog

MerahPutih.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, buka suara terkait penolakan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kedatangan sejumlah pejabat negara dalam sebuah diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam.

Menurut Qodari, Rabu (16/6), dialog merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjalankan sekaligus meningkatkan kualitas berbagai program prioritas nasional.

Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,

Kabakom RI, Muhammad Qodari.

Diskusi Dinilai Berjalan Lancar Sebelum Terjadi Interupsi

Qodari menilai kegiatan tersebut pada awalnya berlangsung kondusif dan mendapat persetujuan sebagian mahasiswa maupun otoritas kampus.

Ia menyebut peserta diskusi mengikuti acara dengan tertib sebelum akhirnya terjadi gangguan di tengah jalannya forum.

"Jadi, sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujar Qodari.

Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai narasumber.

Baca juga:

Budiman Sudjatmiko Buka Suara soal Penggerudukan Diskusi di UGM: Kami Datang untuk Berdialog

Di tengah berlangsungnya diskusi, sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap kehadiran para pejabat pemerintah.

Aksi tersebut membuat jalannya forum terganggu hingga kegiatan diskusi akhirnya tidak dapat dilanjutkan.

Peristiwa itu kemudian menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam tanggapan mengenai ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.

Qodari Singgung Tuntutan Penghentian Program MBG

Dalam keterangannya, Qodari juga menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menjadi bagian dari visi dan agenda pemerintah.

Qodari menjelaskan program tersebut lahir dari kegelisahan Presiden Prabowo terhadap persoalan gizi buruk dan stunting yang masih dihadapi Indonesia. (Knu)