Qodari Ungkap Presiden Ingin Himbara Menjadi Perbankan Patriotik

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Qodari Ungkap Presiden Ingin Himbara Menjadi Perbankan Patriotik

Arsip - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari (kiri). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEPALA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lebih jauh ia mengatakan Presiden ingin bank pelat merah tidak hanya mencetak keuntungan, tetapi juga berperan lebih besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi yang manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat luas, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik," ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Konsep perbankan patriotik yang dimaksud Prabowo yakni bank-bank milik negara tidak semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh, tapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan membuka kesempatan usaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI



Oleh karena itu, Prabowo meminta Himbara lebih aktif menjangkau pelaku UMKM dan memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif. "Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang," jelasnya.

Baca juga:

Ternyata Penempatan Duit Rp 200 Triliun ke Himbara Tidak Signifikan Turunkan Bunga Kredit



Prabowo juga mendorong agar Himbara tidak hanya menunggu calon debitur datang ke kantor cabang, tetapi lebih proaktif turun langsung menemui pelaku usaha untuk memahami kebutuhan mereka. Presiden ingin bank-bank BUMN hadir di tengah masyarakat dan membantu membuka akses pembiayaan agar usaha-usaha produktif dapat tumbuh lebih cepat.

Meski demikian, Prabowo menegaskan perluasan fungsi sosial dan ekonomi Himbara tidak boleh mengorbankan kesehatan industri perbankan. Pemerintah memastikan bank-bank pelat merah tetap dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. "Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik. Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab," tegas Qodari.

Melalui arahan tersebut, Presiden Prabowo berharap kekuatan ekonomi yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Presiden ingin memastikan kekuatan ekonomi yang dimiliki negara benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.(Asp)



Baca juga:

Himbara 'Diguyur' Dana Rp 200 Triliun, Menkeu Purbaya Sesumbar Kredit Bank BUMN Tumbuh Sampai Dua Digit

#M Qodari #Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) #Bank Himbara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi Sekaligus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi
Program PLTS 100 GWp bukan sekadar penetapan target, melainkan langkah nyata membangun sumber energi baru yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Bakom Klaim PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi Sekaligus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi
Indonesia
Guru PPPK Bisa Ikut CPNS Mulai 2027, Bakom Sebut Pemerintah Ingin Memberi Kepastian Status
Guru berstatus PPPK akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Guru PPPK Bisa Ikut CPNS Mulai 2027, Bakom Sebut Pemerintah Ingin Memberi Kepastian Status
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi di tengah sorotan terhadap independensi bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Indonesia
Perlinsos Digital Pangkas Proses Pendaftaran Bansos dari 200 Hari Jadi 5 Menit
Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Perlinsos Digital Pangkas Proses Pendaftaran Bansos dari 200 Hari Jadi 5 Menit
Indonesia
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menanggapi survei SMRC terkait kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Indonesia
Kabakom M Qodari Berharap Prabowo Lebih Sering Gunakan Teks saat Pidato Kenegaraan
Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Qodari berharap Presiden Prabowo Subianto lebih sering menggunakan teks saat pidato kenegaraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Kabakom M Qodari Berharap Prabowo Lebih Sering Gunakan Teks saat Pidato Kenegaraan
Indonesia
16.557 Sekolah Bakal Terkoneksi Internet Pada 2026 Ini
Seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
16.557 Sekolah Bakal Terkoneksi Internet Pada 2026 Ini
Indonesia
Menkeu Suntik Ulang Dana Rp 400 Triliun ke Himbara, Cegah Investor Asing Lari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp400 triliun dana SAL ke Himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan dan menjaga kepercayaan investor asing.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Menkeu Suntik Ulang Dana Rp 400 Triliun ke Himbara, Cegah Investor Asing Lari
Indonesia
Pemerintah Klaim 5.063 Peserta Program Magang Ditawari Kerja oleh Perusahaan
Hasil evaluasi 16.112 peserta batch I dan IB melalui aplikasi MagangHub menyebut 5.063 peserta, atau sekitar 34 persen, telah menerima tawaran pekerjaan.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Pemerintah Klaim 5.063 Peserta Program Magang Ditawari Kerja oleh Perusahaan
Bagikan