Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum

MerahPutih.com - Bekas kader Partai Demokrat, Darmizal, mengaku menyesal telah memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat pada 2015.

Darmizal mengaku saat itu dirinya mengumpulkan ketua DPD dan DPC untuk mendukung SBY menjadi orang nomor satu di partai berlambang Mercy biru tersebut.

Baca Juga

Menteri Jokowi Minta SBY-AHY Jangan Main Serang di Perkara Demokrat

"Sesungguhnya ini adalah salah satu kesalahan fatal saya, dan saya harus bertanggung jawab kepada seluruh kader dan kelak di hadapan Allah SWT," kata Darmizal dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, (9/3).

"Ini yang paling mengerikan, mungkin azab yang akan datang ke saya nanti," sambung dia.

Darmizal menceritakan, dalam KLB Partai Demokrat 2013, SBY didapuk menjadi ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, saat itu SBY berjanji hanya akan menjadi ketum hanya sampai 2015.

"Dalam arti kata, melanjutkan kepemimpinan ketua umum Anas Urbaningrum yang masih tersisa. Pikiran kami waktu itu, 2015 jika kemarin SBY jadi Presiden kemudian sebagai ketua umum belum full waktunya untuk memimpin partai," tegas Darmizal.

"Maka 2015 beliau tidak lagi jadi presiden kami berkeyakinan akan bekerja sepenuhnya untuk memimpin kami agar partai ini naik lebih lagi dari capaian 2009 yang menghantar hampir 148 kader mendapat kursi di parlemen," tambah dia.

Namun demikian, kata Darmizal, kegembiraan tidak berlangsung lama, lantaran pasca Kongres Partai Demokrat 2015 ada perubahan struktur organisasi di luar kongres yaitu terbentuknya BPOKK.

"Digugat oleh kader-kader yang kemudian diperbaiki pada munas Partai Demokrat di NTB. Lantas kenapa saya menyesal? Adalah ketika saya ketahui bahwa PO 01 dibuat oleh SBY yang menurut saya sangat tidak pas," tegas Darmizal.

Darmizal menekankan, jika hal tersebut sangat tidak baik dari sisi hukum lantaran partai menerbitkan satu peraturan organisasi (PO) yang tidak selayaknya untuk diterbitkan.

"Yaitu PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 provinsi, fraksi tingkat 2 kabupaten/kota, menyetor setiap bulan ke DPP Partai Demokrat. Menurut pikiran saya, secara hukum ini tidak baik. Namun sesuai moral, etika dalam berpolitik jauh lebih tidak baik lagi," ungkap Darmizal.

Darmizal sendiri merupakan satu dari eks kader yang berada di balik terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. (Pon)

Baca Juga

Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting