Pengembangan Kawasan Wisata Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 14 Juni 2023
Pengembangan Kawasan Wisata Harus Serap Tenaga Kerja Lokal

Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Dok/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI meminta agar setiap pengembangan kawasan wisata dapat menyerap tenaga kerja lokal. Hal itu diyakini dapat menurunkan gini ratio antara yang kaya dan yang miskin.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Baca Juga

Menpora Ungkap POTRADNAS Gerakkan Pariwisata dan Industri Olahraga

"Yang perlu diingat adalah benefit kepada masyarakat itu harus sebesar-besarnya diberikan kepada lokal. Terutama nanti masalah perekrutan pegawai dan sebagainya, sebisa mungkin itu (menyerap tenaga kerja lokal)," ujarnya.

Pria yang karib disapa Demer ini berharap pengembangan kawasan pariwisata dapat memberikan ruang kepada masyarakat lokal, agar mereka tidak menjadi penonton di negerinya sendiri.

"Ini yang mesti kita timbulkan pengusaha-pengusaha lokal, pekerja-pekerja lokal dengan baik. Inilah tujuannya kita mengeluarkan PMN (Penyertaan Modal Negara) ini," ujarnya.

Baca Juga

Dampak KTT ASEAN ke Pariwisata Labuan Bajo

Karena itu, kata Demer, pihaknya setuju dengan tambahan PMN untuk pengembangan kawasan pariwisata, selama pengembangan tersebut memacu penguatan perekonomian di Indonesia.

"Nggak apa-apa PMN sebanyak-banyaknya selama itu akan membuat agent of development itu berjalan. Karena kita negeri yang sedang berkembang, pasti akan perlu banyak peran BUMN untuk mengembangkan perekonomian kita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

KTT ASEAN Labuan Bajo Dinilai Berikan Citra Positif Pariwisata Indonesia

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Bagikan