Pengelolaan Dana Dinilai Karut Marut, DPR Minta Program Tapera Dibatalkan

MerahPutih.com - Permintaan agar program kewajiban pegawai ikut iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibatalkan kembali berdatangan. Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka jadi salah satu yang menolak kebijakan itu.

“Saya mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tengang Tapera,” kata Rieke dikutip di Jakarta, Rabu (5/6).

Permintaan itu disampaikan Rieke merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2021. Diduga ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.

Baca juga:

Jadi Sorotan, Tapera Klaim Kembalikan Uang PNS dan Ahli Warisnya hingga Triliunan

Rieke menuturkan, audit BPK tahun 2021 ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya, 124,960 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa mencairkan Rp567,5 miliar uang yang mereka setor.

“Karena carut marutnya Badan Pengelola Tapera dalam mengelola dana Tapera, saya meminta BPK melakukan audit menyeluruh terhadap dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera tahun 2020-2023 di seluruh Provinsi,” tutup politikus PDIP ini.

Baca juga:

Pemerintah Didesak Tidak Paksakan Penerapan Iuran Tapera

Sekedar informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp 567,45 miliar yang belum dikembalikan kepada 124.960 peserta pada 2021.

Hal tersebut terungkap melalui audit BPK yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. Sebanyak 40.266 peserta pensiunan ganda juga belum menerima pengembalian dana.

Baca juga:

Dinilai Mempersulit Hidup, Program Tapera Bakal Diperkarakan ke MK hingga MA

“Peserta sebanyak 124.960 orang belum menerima pengembalian sebesar Rp567,45 miliar, dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar,” tulis BPK. (knu)