Siaga Corona

Pengamat Sosial Sebut Virus Informasi Hoaks Jauh Lebih Berbahaya dari Covid-19

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Maret 2020
 Pengamat Sosial Sebut Virus Informasi Hoaks Jauh Lebih Berbahaya dari Covid-19

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Seiring tertular virus corona terhadap warga Indonesia, ratusan bahkan ribuan informasi hoaks mengisi ruang interaksi di pelbagai platform media sosial.

Tak pelak lagi, kondisi ini menurut pengamat sosial Devie Rahmawati ancaman virus informasi hoaks lebih berbahaya dari pada virus corona Covid-19.

Baca Juga:

PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona

Menurut pengajar Universitas Indonesia ini, virus informasi hoaks membuat masyarakat tidak rasional lagi dalam bersikap.

"Jadi ancaman terbesar adalah virus informasi hoaks bukan virus corona," kata Devie di Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Polisi terpaksa diterjunkan ke pusat perbelanjaan guna antisipasi panic buying oleh masyarakat
Polisi terjun langsung ke pusat perbelanjaan untuk antisipasi panic buying oleh warga terkait ancaman virus corona (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, Devie mengungkapkan 'panic buying' yang dilakukan masyarakat setelah virus corona positif pertama di Indonesia diumumkan sebagai salah satu dampak dari informasi yang tidak komprehensif yang diterima oleh masyarakat.

Selama ini, lanjut dia, menerima informasi virus corona sudah mewabah di seluruh dunia dan mereka yang terjangkit akan meninggal dunia.

Masyarakat, ujar dia, belum menerima informasi bagaimana mencegah dan mengatasi penyakit baru tersebut. Ketidaktahuan tersebut menimbulkan ketakutan.

"Ketakutan mendorong insting kita untuk bertahan, bertahan itu ada dua, 'fight atau flight', pergi atau bertarung (bertahan)," terang Devie.

Devie mengatakan ketika positif corona pertama di Indonesia diumumkan wajar jika masyarakat bereaksi irasional melakukan 'panic buying' sebagai langkah bertahan dari situasi yang tidak bisa diprediksi.

Tapi hal tersebut tidak dibiarkan, perlu ada kepastian informasi, sehingga ketika masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan cepat membantu masyarakat untuk memilih apa yang harus dilakukan berikutnya, pergi atau bertahan.

"Dalam konteks bernegara memang perlu segera ada kepastian informasi," katanya.

Devie berpendapat, jika 'panic buying' masih berlanjut artinya ada yang tidak berperan. Negara harus segera mengantisipasi dengan menggerakan seluruh elemen negara untuk memiliki narasi yang komprehensif dan masif.

"Jadi narasi yang utuh menggunakan seluruh aparatur negara menyampaikan informasi tersebar dengan benar," kata Devie.

Penerima Australian Awards terkait isu Democratic Resilience yang membahas soal disinformasi itu mengatakan saat situasi normal informasi yang tidak benar jauh lebih banyak tersebar dari pada informasi benar. Apalagi di masa tidak normal seperti kondisi saat ini, saat bencana terjadi, baik itu bencana alam maupun wabah.

Kondisi tersebut membuat informasi yang tidak benar semakin berlipat. Hal ini dikarenakan kecenderungan manusia adalah menjadi pahlawan bagi orang lain.

"Ketika dia menerima informasi yang relevan dengan kondisi sekarang yang menurut dia orang lain harus tau, dia ingin menjadi pahlawan untuk menyebarkannya," kata Devie.

Padahal, lanjut dia, disaat itulah muncul masalah, sehingga jika hal itu bisa segera diatasi maka masyarakat akan mengambil langkah yang bijak, tidak melakukan 'panic buying'.

Baca Juga:

Habis Akibat Corona, Warga Terdampak Abu Vulkanik Gunung Merapi Sulit Dapat Masker

Panic buying' adalah reaksi awal sebagai sifat alamiah manusia yang belum utuh menerima informasi.

Devie Rahmawati sebagaimana dilansir Antara, menyebutkan perlu ada SOP sosialisasi informasi satu pintu tetapi betul-betul mewakili pemerintah dan menjadi rujukan masyarakat mendapatkan informasi.

"Jadi kalau ada SOP sosialiassi informasi, satu pintu yang betul-betul mewakili pemerintah yang menjadi rujukan masyarakat dan informasi harus konprehensif dan diupdate secara berkala dan masif," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Dampak Virus Corona, Penerbangan ke Jepang dan Italia Bakal Dibatasi

#Virus Corona #Pengamat Sosial #Penyebar Hoaks #Berita Hoax
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Pemerintah kini menelusuri video hoaks kerusuhan di media sosial. Menko Polkam, Djamari Chaniago, akan menindak tegas penyebarnya.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Indonesia
Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yakin Jakarta tetap aman di tengah adanya isu kerusuhan.
Soffi Amira - Selasa, 04 Agustus 2026
Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Bagikan