Pengamat Sebut Pilkada 2024 Pesta Kaum Nepotis, Probansos, dan Politik Uang

MERAHPUTIH.COM - PENGAMAT politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menyoroti praktik nepotisme yang semakin marak terjadi setiap tahunnya. Ia bahkan khawatir praktik nepotisme semakin meningkat pada Pilkada 2024. Menurutnya, hal itu tak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo yang memuluskan jalan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Terlebih lagi, kini menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, bakal maju di pilkada Sumatra Utara dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dikabarkan bakal maju di pilkada Jakarta. Ray menilai tindakan Jokowi itu justru memperlihatkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukanlah perbuatan keji. Padahal, hal tersebut tidak dibenarkan etika dan moral.

Hal itu disampaikan Ray dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Mulanya, Ray mengatakan, per tahun 2020, Indonesia dipimpin kelompok nepotis hampir di 117 daerah atau setara dengan 20 persen dari jumlah daerah di Indonesia. “Apa yang bisa kita katakan dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi membiarkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden? Sekarang kita dengar anaknya bakal calon gubernur. Menantunya menjadi calon gubernur. Itu memperlihatkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukalah perbuatan keji," ujarnya.

Baca juga:

Bawaslu Daerah Harus Tindak Lanjuti Informasi Awal Potensi Pelanggaran saat Pilkada 2024

“Dibenarkan secara hukum, tetapi secara moral dan etika mestinya itu dihindarkan,” sambung dia.

Ray menduga jelang Pilkada 2024 ini, yang meningkat bukanlah partisipasi publik dan kecerdasan publik dalam memilih pemimpin, melainkan nepotisme dan dinasti politik. “Saya khawatir kalau 2020 saja sudah 20 persen negara kita dikuasai nepotisme, tidak menutup kemungkinan 2024 ini kita bisa diselimuti penguasa nepotisme mencapai 25 persen dari total keseluruhan wilayah,” ujarnya.

Ray turut menyoroti soal argumentasi sebagian pihak yang pro terhadap praktik nepotisme, yang menyatakan bahwa yang penting calon hasil praktik nepotisme itu dipilih rakyat dalam pemilihan langsung. Ia menilai argumen sesat itu telah merasuk ke para buzzer hingga hakim konstitusi.

“Kenapa cara berpikir yang kayak begitu bukan hanya merasuk di para buzzer, tapi merasuk di hakim-hakim konstitusi? Bahwa nepotisme itu boleh kalau ia dipilih. Itu di buku mana dibacanya?” gugat Ray.

Aktivis 98 ini mengatakan ancaman lain yang bakal terjadi di Pilkada 2024 ialah bantuan sosial (bansos) yang bakal merajalela. “Karena sudah bisa dibuktikan bahwa bansos itu kata MK tidak punya efek terhadap terpilihnya seseorang. Oleh karena itu, boleh jadi 2024 ini pilkada kita merupakan pesta bagi tiga hal,” ungkap Ray.

“Pesta pertama ialah pesta kaum nepotis dan dinasti politik. Kedua ialah pesta bansos, dan yang ketiga ialah pesta politik uang,” tutup Ray.(Pon)

Baca juga:

Polri Sebut Setiap Tahapan di Pilkada 2024 Berpotensi Terjadi Gangguan Keamanan