Pengamat Sebut Ada kekuatan Politik Tertentu Legalkan Gibran Maju Cawapres Lewat MK
Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menyatakan setiap orang bisa mendaftarkan diri sebagai capres maupun cawapres meskipun belum berusia 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai keputusan MK tersebut didesain hanya untuk mengakomodir kepentingan penguasa.
Baca Juga:
Dia menyebut ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif, dari kekuatan politik tertentu untuk membuka jalan Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Kelihatannya memang ini desain TSM, atau bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dari kelompok tertentu untuk menggunakan Mahkamah Konstitusi melegalkan Gibran sebagai bakal cawapres," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (17/10).
Ujang menilai MK tidak bersikap seperti negarawan saat memutus uji materi tersebut. Menurutnya, MK mengambil keputusam hanya untuk memuluskan kepentingan politik keluarga Jokowi.
"Ini sebenarnya tragedi demokrasi yang tidak bagus. Kelihatannya memang MK kebobolan. MK tidak bersikap negarawan karena keputusannya hanya untuk kepentingan keluarga Jokowi," ujarnya.
Baca Juga:
Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy
Dia menyayangkan keputusan MK yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurutnya, MK lebih membela kepentingan politik keluraga Jokowi.
"Apa yang disampaikan oleh MK bahwa ibaratnya memang menerima Gibran sebagai cawapres, karena ada frasa asal punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah," kata Ujang.
Ujang menyebut ada permanian politik tingkat tinggi menjelang Pemilu 2024. Dia menyebut instrumen dan institusi hukum di Tanah Air sedang dikendalikan pihak penguasa. (Pon)
Baca Juga:
Gibran Konsultasi dengan Hasto Kristiyanto Sebelum Memutuskan Maju Cawapres
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
MK Putuskan Tabungan Perumahan Tidak Wajib, BP Tapera Segera Sowan ke Kementerian PKP