Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Oktober 2023
Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP meresmikan kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah pada Senin (16/10). Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Acara tersebut dihadiri semua pengurus struktur DPC dan wali kota dan wakil wali kota. Namun, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kader PDIP, justru absen. Ketidakhadiran Gibran menimbulkan banyak tafsir, karena bertepatan dengan hari sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas usia capres-cawapres.

Gibran Rakabuming Raka akhirnya meminta maaf pada Ketum Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Baca Juga:

Gibran Konsultasi dengan Hasto Kristiyanto Sebelum Memutuskan Maju Cawapres

Gibran mengaku sudah pamit dengan Ketua DPC PDIP Solo atas ketidakhadiran acara tersebut. Pasalnya, ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Saya sudah pamit Pak Ketua DPC PDIP Solo, karena ada tamu Dirjen PT KAI untuk menyelesaikan masalah proyek pasca-Kepala DJKA Jateng kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Gibran, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, akan mengklarifikasi juga soal ini ke DPP saat bertemu dengan Sekjen PDIP Rabu (17/10). Ia menyebut, selalu hadir di acara partai seperti Rakernas dan Rakerda.

"Saya datang terus, Rakernas, Rakerda, memang karena pas jam kerja saja (peresmian kantor DPC PDIP). Ada hal-hal urgen yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan proyek Palang Joglo timeline tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga," kata dia.

Baca Juga:

Nusron Wahid Buka Suara soal Isu Gibran Gabung Golkar

Proyek Rel Layang Joglo, kata dia, harus dijaga dengan baik sebagai proyek strategis melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, yakni Kemenhub dan Kemen PUPR.

"Ini proyek penting, harus saya jaga sekali, saya sudah izin. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf, tapi saya merasa ada pekerjaan urgen yang harus saya selesaikan," katanya

Dia tidak ingin pekerjaan proyek Palang Joglo meleset. Kalau timeline-nya pekerjaan itu selesainya bisa 2025 hingga 2026.

"Saya yakin warga Kelurahan Joglo, Kadipiro, Mojosongo tidak ingin itu terjadi (pekerjaan molor)," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Persilakan Gibran Maju sebagai Bacawapres

#PDIP #Gibran Rakabuming
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Aksi dimulai pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI, Depok.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Jam 12 Siang, BEM UI Bergerak ke Jakarta Tagih Janji Kampanye Prabowo-Gibran
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Bagikan