Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Oktober 2023
Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP meresmikan kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah pada Senin (16/10). Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Acara tersebut dihadiri semua pengurus struktur DPC dan wali kota dan wakil wali kota. Namun, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kader PDIP, justru absen. Ketidakhadiran Gibran menimbulkan banyak tafsir, karena bertepatan dengan hari sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas usia capres-cawapres.

Gibran Rakabuming Raka akhirnya meminta maaf pada Ketum Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Baca Juga:

Gibran Konsultasi dengan Hasto Kristiyanto Sebelum Memutuskan Maju Cawapres

Gibran mengaku sudah pamit dengan Ketua DPC PDIP Solo atas ketidakhadiran acara tersebut. Pasalnya, ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Saya sudah pamit Pak Ketua DPC PDIP Solo, karena ada tamu Dirjen PT KAI untuk menyelesaikan masalah proyek pasca-Kepala DJKA Jateng kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Gibran, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, akan mengklarifikasi juga soal ini ke DPP saat bertemu dengan Sekjen PDIP Rabu (17/10). Ia menyebut, selalu hadir di acara partai seperti Rakernas dan Rakerda.

"Saya datang terus, Rakernas, Rakerda, memang karena pas jam kerja saja (peresmian kantor DPC PDIP). Ada hal-hal urgen yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan proyek Palang Joglo timeline tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga," kata dia.

Baca Juga:

Nusron Wahid Buka Suara soal Isu Gibran Gabung Golkar

Proyek Rel Layang Joglo, kata dia, harus dijaga dengan baik sebagai proyek strategis melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, yakni Kemenhub dan Kemen PUPR.

"Ini proyek penting, harus saya jaga sekali, saya sudah izin. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf, tapi saya merasa ada pekerjaan urgen yang harus saya selesaikan," katanya

Dia tidak ingin pekerjaan proyek Palang Joglo meleset. Kalau timeline-nya pekerjaan itu selesainya bisa 2025 hingga 2026.

"Saya yakin warga Kelurahan Joglo, Kadipiro, Mojosongo tidak ingin itu terjadi (pekerjaan molor)," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Persilakan Gibran Maju sebagai Bacawapres

#PDIP #Gibran Rakabuming
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Dalam agenda terssebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh melalui dialog virtual.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Bagikan