Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Oktober 2023
Absen Peresmian Kantor DPC PDIP Solo, Gibran Minta Maaf ke Megawati dan FX Rudy

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP meresmikan kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah pada Senin (16/10). Peresmian tersebut secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Acara tersebut dihadiri semua pengurus struktur DPC dan wali kota dan wakil wali kota. Namun, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kader PDIP, justru absen. Ketidakhadiran Gibran menimbulkan banyak tafsir, karena bertepatan dengan hari sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas usia capres-cawapres.

Gibran Rakabuming Raka akhirnya meminta maaf pada Ketum Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Baca Juga:

Gibran Konsultasi dengan Hasto Kristiyanto Sebelum Memutuskan Maju Cawapres

Gibran mengaku sudah pamit dengan Ketua DPC PDIP Solo atas ketidakhadiran acara tersebut. Pasalnya, ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Saya sudah pamit Pak Ketua DPC PDIP Solo, karena ada tamu Dirjen PT KAI untuk menyelesaikan masalah proyek pasca-Kepala DJKA Jateng kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Gibran, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, akan mengklarifikasi juga soal ini ke DPP saat bertemu dengan Sekjen PDIP Rabu (17/10). Ia menyebut, selalu hadir di acara partai seperti Rakernas dan Rakerda.

"Saya datang terus, Rakernas, Rakerda, memang karena pas jam kerja saja (peresmian kantor DPC PDIP). Ada hal-hal urgen yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan proyek Palang Joglo timeline tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga," kata dia.

Baca Juga:

Nusron Wahid Buka Suara soal Isu Gibran Gabung Golkar

Proyek Rel Layang Joglo, kata dia, harus dijaga dengan baik sebagai proyek strategis melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, yakni Kemenhub dan Kemen PUPR.

"Ini proyek penting, harus saya jaga sekali, saya sudah izin. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf, tapi saya merasa ada pekerjaan urgen yang harus saya selesaikan," katanya

Dia tidak ingin pekerjaan proyek Palang Joglo meleset. Kalau timeline-nya pekerjaan itu selesainya bisa 2025 hingga 2026.

"Saya yakin warga Kelurahan Joglo, Kadipiro, Mojosongo tidak ingin itu terjadi (pekerjaan molor)," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Persilakan Gibran Maju sebagai Bacawapres

#PDIP #Gibran Rakabuming
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan