Eddy Flo
MerahPutih.Com - Situasi politik Indonesia tahun 2020 diprediksi cenderung stabil meski ada pelaksanaan Pilkada Serentak di sejumlah wilayah.
Analis politik dari Indo Barometer M Qodari mengungkapkan konstelasi politik dalam negeri cenderung kondusif asal pemerintah dan partai politik koalisi tidak melakukan blunder.
Baca Juga:
Diduga Langgar Etik, Agus Rahardjo Dilaporkan ke Pengawas Internal KPK
"Perlu diantisipasi bunder-bunder politik yang menimbulkan kemarahan atau protes dari rakyat dalam skala yang masif," kata M Qodari di sela kegiatan diskusi ”Indonesia's Economic and Political Outlook 2020” di Jakarta, Jumat (13/12).
Stabilitas politik bisa tetap terjaga namun pemerintah perlu menghindari keputusan serta kebijakan yang kontroversial.
Contohnya, kata dia, seperti kontroversi RUU KUHP yang menciptakan gelombang protes besar, karena RUU tersebut menyita perhatian banyak kalangan.
RUU KUHP mengatur setiap kehidupan masyarakat mulai dari lahir sampai kematian, ketika ada yang tidak sesuai dalam rancangan undang-undang tersebut maka banyak menuai protes, bahkan dengan gelombang besar.
"Manajemen menjadi penting, jangan sampai semua undang-undang yang kontroversial menimbulkan atau memicu demonstrasi yang besar, dikumpulkan dalam satu titik yang bersamaan," katanya.
Lebih lanjut, Qodari sebagaimana dilansir Antara menyatakan selain soal undang-undang, Kabinet Indonesia Maju juga mesti lebih hati-hati dengan tidak membuat blunder, dengan tindakan kontoversial yang menuai reaksi publik.
Baca Juga:
Istana Puji Langkah MK Keluarkan Putusan Persulit Eks Koruptor Maju di Pilkada
Selama tidak ada tindakan blunder, situasi stabil politik pada 2020 bahkan bisa berlanjut sampai akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karena presiden didukung oleh 85 persen kekuatan politik, apalagi kompetitor ketika pilpres Prabowo Subianto dengan Gerindra ikut bergabung.
"Kemarin Pak SBY pidato akhir tahun, kalau saya boleh dibilang pidato itu sebetulnya semacam endorsement atau dukungan kepada pemerintahan, artinya sebetulnya partai Demokrat per hari ini itu pada posisi mendukung pemerintah," pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Klarifikasi Penghapusan UN, Nadiem: Yang Diganti Hanya Formatnya
