Headline

Pengamat Politik Paparkan Strategisnya PAN dan Demokrat dalam Koalisi Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 09 Juni 2019
 Pengamat Politik Paparkan Strategisnya PAN dan Demokrat dalam Koalisi Jokowi

Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf begitu strategis untuk kepentingan politik pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin posisi PAN dan Demokrat penting dalam koalisi Jokowi sebab untuk mengamankan berbagai kebijakan agar disejutui parlemen.

"Kemungkinan Demokrat dan PAN untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf sangat terbuka, Jokowi-Ma'ruf butuh koalisinya kuat untuk mengamankan kebijakan di parlemen," kata Ujang di Jakarta, Minggu (9/6).

Pengajar Universitas Al-Azhar ini mengatakan Jokowi-Ma'ruf memiliki kepentingan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas politik dalam lima tahun kedepan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, apabila jumlah partai politik dalam koalisi pemerintah bertambah kuat dengan bergabungnya PAN dan Demokrat, maka stabilitas politik juga bisa terjaga.

Ujang Komarudin menilai pentingnya posisi PAN dan Demokrat dalam koalisi Jokowi
Ujang Komarudin menilai pentingnya posisi PAN dan Demokrat dalam Koalisi Jokowi untuk mengamankan kebijakan pemerintah (Foto: Dok Pribadi)

"Berbeda jika oposisi yang kuat, maka politik bisa saja akan gaduh terus kedepannya," ujarnya.

Ujang mengatakan dalam koalisi yang ada, sifatnya temporer yaitu bergantung pada kepentingan, bukan koalisi ideologis yang bersifat permanen.

Menurut dia apabila Demokrat dan PAN ingin berubah haluan dengan mendukung Jokowi-Ma'ruf, merupakan pilihan rasional karena memikirkan nasib partainya pasca-Pilpres 2019.

"Tidak mungkin partai politik ingin kalah dan menderita, lalu mati-matian ada dalam barisan oposisi. Partai politik ada dan dibentuk untuk meraih kekuasaan dengan cara konstitusional yaitu melalui Pemilu," ujarnya.

Ujang Komarudin menyebutkan apabila sebuah parpol kalah maka keinginan untuk bergabung kepada yang menang itu akan semakin besar karena yang dikejar memang kekuasaan untuk kepentingan Pemilu berikutnya.

Dia menilai apabila kedua parpol tersebut ingin aman dan posisinya strategis, maka lebih baik gabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf karena dapat jabatan menteri dan memiliki modal politik untuk Pemilu 2024.

Menurut Ujang Komarudin sebagaimana dilansir Antara, apabila Demokrat dan PAN bermain di wilayah tengah atau tidak mendukung salah satu pihak, maka akan tertinggal jauh dan tidak bisa menikmati kekuasaan.

"Tapi apabila Demokrat dan PAN ingin keluar dari koalisi Prabowo-Sandi, harus dengan cara-cara halus dan baik. Bukan dengan cara-cara saling menyalahkan," ucapnya.

BACA JUGA: Tanggapi Kritik Masinton Soal WDP, Pimpinan KPK Sarankan Komisi III Panggil BPK

Momentum Lebaran, Mahfud MD Ajak Masyarakat Madura Ademkan Suasana

Namun, Ujang mengingatkan apabila PAN dan Demokrat gabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, keberadaan parpol oposisi tetap dibutuhkan dalam sistem perpolitikan Indonesia.

Hal itu menurut dia karena kekuasaan yang absolut akan cenderung korup sehingga dibutuhkan oposisi agar tercipta "checks and balances" dalam pemerintahan lima tahun kedepan.(*)

#Partai Amanat Nasional #Partai Demokrat #Joko Widodo #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan