Pengamat Nilai PKS Usung Sohibul Iman untuk Menaikkan Posisi Tawar Partai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 25 Juni 2024
Pengamat Nilai PKS Usung Sohibul Iman untuk Menaikkan Posisi Tawar Partai

Anies Baswedan (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman di Pilkada Jakarta mendapat sorotan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma.

Menurut Ardli, PKS mengusung Sohibul untuk mendorong posisi tawarnya terhadap partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKS. Oleh sebab itu, pengusungan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta masih dinamis ke depannya.

“Karena PKS sendiri masih memerlukan partai koalisi dalam mengusung cagub dan cawagub DKI," ujar Ardli dikutip Antara, Selasa (25/6).

Baca juga:

Kubu Anies Yakin PKS akan Tetap Bersama di Pilkada Jakarta 2024

Artinya, PKS juga harus rasional jika nantinya tidak ada partai lain yang mau mendukung pengusungan Sohibul Iman sebagai cagub.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa daya tawar PKS saat ini adalah perolehan suara tertinggi dalam Pileg DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024, yakni memperoleh sebanyak 1.012.028 suara atau 16,68 persen.

Lebih lanjut, daya tawar tersebut masih kurang bila PKS tetap mengusung Sohibul Iman yang selama ini belum masuk bursa figur potensial dalam Pilkada Jakarta, berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Jika PKS memang berkomitmen untuk mengusung Sohibul Iman sebagai cagub DKI, maka tantangannya agak berat. Pertama, mereka harus memastikan ada partai yang mau berkoalisi untuk mengusung Sohibul Iman sebagai cagub,” katanya.

Baca juga:

DPW PKS DKI Jagokan Sohibul Iman untuk Lawan Anies di Pilkada Jakarta

Sebelumnya, PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman untuk diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

"Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS," kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (23/6).

Ia mengatakan bahwa PKS meraup suara tertinggi di Jakarta pada Pemilu 2024, sehingga memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Menurut dia, Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni.

#Sohibul Iman #Muhammad Sohibul Iman #PKS #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan