Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah merencanakan pinjaman sebesar Rp1.760 triliun untuk membeli alutsista selama 25 tahun.
Hal ini terkuak saat beredarnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044.
Baca Juga
Soal Alutsista Rp1.700 Triliun, Guru Connie Rahakundini: Kemhan Sudah Sesuai Prosedur
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan angka ini terbilang kecil untuk investasi pertahanan selama 25 tahun.
"Kalau menghitung 25 tahun, itu sebenarnya kecil," kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Kamis (10/6).
Khairul menilai rencana belanja jangka panjang seperti yang tengah disusun pemerintah memang dibutuhkan. Sebab, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista.
"Sementara, dalam rancangan Perpres yang diwacanakan, pemerintah berupaya menjaga konsistensi belanja alutsista secara maksimal dengan pengadaan yang ditarik ke depan,"jelas dia.
Hal ini menurut Khairul bisa menjawab persoalan utama selama ini. Yaitu lambatnya pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019.
Padahal Indonesia memiliki Minimum Essential Force (MEF) sejak 2007 sehingga target yang mestinya dicapai pada akhir renstra II pada 2019 itu tidak tercapai.
“Ini yang kemudian dibenahi melalui masterplan yang sedang disusun melalui rancangan perpres ini, menyiapkan rancangan kebutuhan, roadmap, business plan-nya," ujar Khairul.
Pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati mengatakan, pada dasarnya sistem pertahanan di negara manapun memang membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Angka sebesar Rp 1.750 triliun itu kan Renstra. Jadi sah saja besarannya ditulis sebesar apapun," ujar dia.
Ahli ekonomi pertahanan Curie Maharani juga menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alutsista nasional ini masih normal.
"Angka ini cenderung konservatif," ujarnya Curie.
Sebagai perbandingan, Curie menjelaskan anggaran modernisasi alutsista yang tertuang dalam strategi pembangunan Minimum Essential Force (MEF) III tahun 2020-2024 yang mencapai Rp 186.623,3 miliar atau sekitar Rp 2,7 triliun per tahun.
Ia pun menyayangkan bahwa rencana ini dipolitisasi oleh beberapa pihak sehingga menjadi gaduh.
"Kita concern ya ada upaya politisasi, politisasi ini dalam artian ada kepentingan nonpertahanan yang kemudian membuat isu ini menjadi kontroversi publik," ujar Curie.
Curie menambahkan, memang ada sebagian yang layak diperdebatkan publik dari isi rancangan tersebut. Tetapi, sebagian lainnya adalah hal yang memang bagian rutinitas.
"Misalnya Raperpres ini berbicara renstra jamak ya, 25 tahun ke depan yang merupakan instruksi presiden. Ini memang harus dilakukan Kemenhan sebagai perencana," terangnya.
Pengamat militer Andi Widjajanto berpandangan, pengadaan alpalhankam senilai Rp1,7 kuadriliun tersebut berpolemik lantaran dinilai fantastis. Apalagi dipengaruhi cara seseorang dalam menghitungnya bukan merujuk sistem dan regulasi yang berlaku. Namun, menurutnya, angka itu jauh dari kebutuhan.
"Kita butuh yang lebih besar, tapi realistis. Namun, ekonomi saat ini kan tidak mampu. Mumpung analisanya mengatakan kita belum ada perang, ya enggak apa-apa lah segitu dulu," tandasnya. (Knu)
Baca Juga
PT TMI Diragukan Bisa Monopoli Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun
