Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat meyakinkan publik berada di garis depan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya, saat ini Jokowi dianggap menunjukan sikap yang 'garing' terhadap pemberantasan korupsi.
"Kenapa garing? Mudah saja melacaknya. Dimulai dari sikapnya yang atas revisi UU KPK, batalnya beliau mengeluarkan Perppu pemulihan KPK, pemberian grasi atas napi koruptor, serta tak jua adanya langkah maju dalam pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Ray kepada wartawan, Selasa, (10/12).
Baca Juga:
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia ini juga menilai kegaringan itu bertambah saat presiden membuat alasan pemberian grasi terhadap napi koruptor atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
"Di satu segi, demi grasi presiden menjunjung kemanusiaan, tapi saat yang sama tidak menolak pemberlakuan hukuman mati terhadap koruptor. Bagaimana dua sikap berbeda ini bisa jadi satu? Jawabannya, karena gerakan anti korupsi selesai sebatas ucapan, perayaan bukan pada sikap dan tindakan," ujar Ray.
Ray menegaskan untuk meyakinkan publik bahwa presiden berada di barisan terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi cukup dilakukan dengan memulihkan kembali kewenangan dan fungsi KPK.
Baca Juga:
Pimpinan KPK Cerita Gagal Peluk Jokowi di Momen Hari Antikorupsi
Selain itu, kata Ray, Jokowi jangan memberikan grasi kepada mereka yang dipidana korupsi, dan segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan.
"Saya kira, dengan langkah ini, lebih dari cukup untuk menggetarkan bagi siapapun yang berminat mengkorupsi uang negara. Mari kita sambut hari anti korupsi ini lebih dari sekedar untuk kepentingan citra, perayaan-perayaan, tapi aksi dan tindakan nyata," pungkas Ray. (Pon)
Baca Juga:
