Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai penggunaan Kartu Pra Kerja sebagai strategi Presiden Joko Widodo mengatasi dampak ekonomi COVID-19 adalah langkah kelitu.
Menurut Trubus, pekerja yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Tetapi, mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Baca Juga
Kartu Pra Kerja Resmi Diluncurkan, Penerima Bisa Dapat Dana hingga Rp 7 Juta
"Mereka tidak membutuhkan kartu pra kerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (17/4).
Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat karena akan memulihkan daya beli masyarakat secara berkala. Uang pun akan berputar di masyarakat seiring belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.
"Kartu Pra Kerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks sekarang karena ini lebih baik diluncurkan nanti saja setelah Corona, saat sudah normal kembali," tuturnya.
Selain itu, Kartu Pra Kerja tidak menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan nantinya. Trubus menilai program Kartu Prakerja yang digulirkan saat wabah corona justru merugikan masyarakat. Pasalnya, banyak anggaran yang justru mengalir ke perusahaan perintis atau start up.
"Kan, itu ditunjuk kepada start up, aplikator, untuk melakukan di dalamnya pelatihan; pendidikan. Apalagi 1 juta dikalikan 5,6 juta sekitar Rp5,6 triliun itu," kata pengajar dari Universitas Trisakti ini.
Ia pun lantas mengkritik pelatihan yang dilakukan secara daring. Menurutnya, tidak semua daerah yang warganya memang berhak mengikuti program Kartu Prakerja mempunyai akses internet.
"Kalau yang di daerah-daerah ini, kan, yang Prakerja ini banyak. Enggak akan terjangkau dengan internet, dengan sistem online itu," ucapnya.
Kartu Pra Kerja selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah virus corona
Setidaknya terdapat 5,6 juta masyarakat akan menerima manfaat Kartu Prakerja. Program ini akan diuji coba di empat wilayah yakni Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya.
Penetapan wilayah merujuk pada pertimbangan banyaknya pekerja yang terancam PHK akibat wabah virus corona.
Baca Juga
Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dikeluhkan, Susah Unggah Foto KTP dan Swafoto
Lewat program ini, Pemerintah menganggarkan Rp20 triliun dengan rincian biaya pelatihan Rp5,6 triliun dana insentif Rp13,45 triliun; dana survei Rp840 miliar dan dana PMO Rp100 juta. Anggaran ini naik dua kali lipat dari yang sudah direncanakan sebelumnya yakni Rp10 triliun.
Peserta Kartu Prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. (Knu)
