Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat kepolisian Neta S Pane angkat bicara soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengubah metode penyidikannya menjadi tangkap, tahan dan umumkan tersangka.
Neta menilai, pengubahan metode penyidikan ini menunjukkan bahwa KPK era Firli Bahuri konsisten memberi kepastian hukum kepada terduga pelaku korupsi. Dengan cara inilah penyidik bisa tak melakukan penzaliman serta penyanderaan atas nama hukum terhadap seseorang dalam kasus korupsi.
"Bagaimana pun aksi penyanderaan hukum terhadap pihak yang sudah dicap sebagai tersangka koruptor tapi tak kunjung ditahan dan kasusnya tak masuk pengadilan harus dihindari," jelas Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (12/5).
Baca Juga
Kapolri Beberkan Sejumlah Polwan yang Bakal Jabat Kepala Kepolisian
Ia berujar, dalam periode sebelumnya, seseorang rentan ditangkap sebelum statusnya sebagai tersangka. "Hal ini bisa memicu kezaliman jika ia belum tentu bersalah. Padahal namanya sudah muncul di media karena ia hanya ikut tertangkap," terang Neta.
Presidium Indonesia Police Watch ini menambahkan, dalam memberantas korupsi di negeri ini, penegak hukum harus senantiasa selalu memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang sudah dijadikan tersangka.
"Firli sudah saatnya memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan keras dan tegas," jelas Neta.
Neta berujar, ada beberapa target jangka pendek yang harus segera diselesaikan Firli. Pertama, segera menangkap terduga koruptor yang melarikan diri dan sudah menjadi DPO dan segera kenakan pasal pasal hukuman mati, seperti Nurhadi dan Harun Masiku.
Firli mesti segera menindak lanjuti kasus kasus korupsi peninggalan KPK era sebelumnya dimana sejumlah pihak sudah diperiksa atau dijadikan tersangka.
"Dengan segera menuntaskan ketiga hal itu era satu tahun pertama Firli akan semakin terlihat membawa warna baru KPK dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.
Menurut Neta, upaya itu harus dipertegas dengan memberikan upaya hukuman mati terhadap koruptor yang terlalu lama buron. Pasal-pasal hukuman mati, kata Neta, bisa diberikan kepada para terduga koruptor yang melarikan diri, seperti Nurhadi dan Harun Masiku.
"Maupun tersangka korupsi dalam kasus penggelapan bansos covid 19 dan lainnya," tutup dia.
Seperti diketahui, ?? strategi ini diyakini Firli akan membuat pelaku dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari jerat hukum.
"Ke depan, jika penyidikan sudah diperoleh bukti yang cukup, tersangka akan langsung ditangkap dan ditahan, baru diumumkan. Ini agar tersangka tidak punya waktu untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujar Firli.
Strategi ini sudah diperlihatkan Firli saat menjerat Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Ramlan Suryadi. Mereka dijerat dalam kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Baca Juga
Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan
Aries HB dan Ramlan lebih dahulu dijadikan tersangka oleh KPK. Usai ditetapkan tersangka, kemudian kedua orang itu ditangkap tim penindakan dan diseret ke markas antirasuah. Setelah diperiksa di markas antirasuah, barulah pimpinan KPK mengumumkan status tersangka mereka ke publik.
Strategi ini tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Selain itu, saat mengumumkan ke publik, para tersangka juga dihadirkan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.
"Saya terus mengulang, bahwa langkah pengumuman tersangka dengan metode penangkapan dan bukti yang kuat adalah memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, profesionalisme dan akuntabilitas," kata Firli. (Knu)
