Pengamat: Kehadiran Partai Baru dalam Koalisi Pemerintah akan Timbulkan Dinamika

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 14 Agustus 2019
Pengamat: Kehadiran Partai Baru dalam Koalisi Pemerintah akan Timbulkan Dinamika

Direktur Indopolling Network Wempy Hadir memberikan keterangan terkait hasil survei Pilpres 2019 (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik Wempy Hadir menyebut, jika ada partai baru yang masuk ke dalam koalisi pemerintah akan menimbulkan dinamika. Hal itu karena dampak pembagian peran untuk parpol yang baru bergabung.

"Seperti bisa mengurangi jatah bagi parpol yang selama ini berjuang dari awal. Hal ini sebenarnya bisa diatasi oleh Jokowi dengan memberikan penjelasan kepada parpol koalisi sehingga gejolak dalam tubuh koalisi tidak berlarut," imbuh Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (14/8).

Baca Juga: Kalah versi Hasil Survei, Kubu Prabowo-Sandi Dinilai Gunakan Segala Cara Jatuhkan Jokowi

Untuk membangun pemerintahan yang kuat tidak selamanya dengan menggandeng banyak parpol masuk dalam kekuasaan. Pemerintahan yang kuat adalah yang selalu mendapatkan pengawasan dari lawan politiknya.

Jokowi dan Prabowo saat bertemu di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus beberapa waktu lalu. (Twitter/@pranomoanung)
Jokowi dan Prabowo saat bertemu di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus beberapa waktu lalu. (Twitter/@pranomoanung)

Dengan demikian kekuasaan berjalan di rel yang sebenarnya. Justru kalau terlalu banyak koalisi, pemerintah akan kehilangan kendali. "Situasi ini bisa berbahaya bagi presiden. Kekuasaan bisa saja jatuh ke dalam otritarianisme. Tentu kita tidak mengharapkan demikian," jelas Wempy.

Kalau dilihat dari intensitas komunikasi lintas elit, Gerindra mempunyai peluang yang besar. Buktinya, Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto sudah ketemu dengan presiden Jokowi dan ketua umum PDIP Megawati.

Baca Juga: Pengamat: Isu Referendum Aceh Hanyalah Ilusi dan Pepesan Kosong

"Pertemuan tersebut bisa memberikan sinyal kepada publik bahwa antara Jokowi, PDIP, dan Gerindra adalah tiga serangkai yang bisa membangun kekuatan baik jangka pendek untuk kepentingan eksekutif dan legislatif maupun kerjasama jangka panjang terkait dengan pemilihan presiden 2024," kata Wempy.

Direktur Indo Polling Network ini beranggapan, jika Gerindra bergabung dalam kekuasaan, bisa saja dia mendapatkan peran. Peran tersebut tentu tidak hanya menjadi menteri kabinet, bisa saja ada peran yang lain yang dinilai lebih strategis. "Misalnya Gerindra mendapatkan posisi sebagai ketua MPR," jelas Wempy.

Wempy menyebut, biar saja partai tersebut tetap sebagai partai di luar pemerintahan agar bisa mengkritik secara konstruktif atas pemerintahan ke depan.

"Selain itu, partai oposisi jika melakukan pengawasan yang bagus, tentu akan mendapatkan dampaknya secara elektoral saat pileg pada periode berikutnya," pungkas Wempy. (Knu)

Baca Juga: Pengamat Prediksi Mahfud MD dan AHY Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi

#Joko Widodo #Partai Gerindra #PDIP #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Bagikan