Pengamat: Kehadiran Partai Baru dalam Koalisi Pemerintah akan Timbulkan Dinamika
Direktur Indopolling Network Wempy Hadir memberikan keterangan terkait hasil survei Pilpres 2019 (MP/Kanu)
MerahPutih.com - Pengamat Politik Wempy Hadir menyebut, jika ada partai baru yang masuk ke dalam koalisi pemerintah akan menimbulkan dinamika. Hal itu karena dampak pembagian peran untuk parpol yang baru bergabung.
"Seperti bisa mengurangi jatah bagi parpol yang selama ini berjuang dari awal. Hal ini sebenarnya bisa diatasi oleh Jokowi dengan memberikan penjelasan kepada parpol koalisi sehingga gejolak dalam tubuh koalisi tidak berlarut," imbuh Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (14/8).
Baca Juga: Kalah versi Hasil Survei, Kubu Prabowo-Sandi Dinilai Gunakan Segala Cara Jatuhkan Jokowi
Untuk membangun pemerintahan yang kuat tidak selamanya dengan menggandeng banyak parpol masuk dalam kekuasaan. Pemerintahan yang kuat adalah yang selalu mendapatkan pengawasan dari lawan politiknya.
Dengan demikian kekuasaan berjalan di rel yang sebenarnya. Justru kalau terlalu banyak koalisi, pemerintah akan kehilangan kendali. "Situasi ini bisa berbahaya bagi presiden. Kekuasaan bisa saja jatuh ke dalam otritarianisme. Tentu kita tidak mengharapkan demikian," jelas Wempy.
Kalau dilihat dari intensitas komunikasi lintas elit, Gerindra mempunyai peluang yang besar. Buktinya, Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto sudah ketemu dengan presiden Jokowi dan ketua umum PDIP Megawati.
Baca Juga: Pengamat: Isu Referendum Aceh Hanyalah Ilusi dan Pepesan Kosong
"Pertemuan tersebut bisa memberikan sinyal kepada publik bahwa antara Jokowi, PDIP, dan Gerindra adalah tiga serangkai yang bisa membangun kekuatan baik jangka pendek untuk kepentingan eksekutif dan legislatif maupun kerjasama jangka panjang terkait dengan pemilihan presiden 2024," kata Wempy.
Direktur Indo Polling Network ini beranggapan, jika Gerindra bergabung dalam kekuasaan, bisa saja dia mendapatkan peran. Peran tersebut tentu tidak hanya menjadi menteri kabinet, bisa saja ada peran yang lain yang dinilai lebih strategis. "Misalnya Gerindra mendapatkan posisi sebagai ketua MPR," jelas Wempy.
Wempy menyebut, biar saja partai tersebut tetap sebagai partai di luar pemerintahan agar bisa mengkritik secara konstruktif atas pemerintahan ke depan.
"Selain itu, partai oposisi jika melakukan pengawasan yang bagus, tentu akan mendapatkan dampaknya secara elektoral saat pileg pada periode berikutnya," pungkas Wempy. (Knu)
Baca Juga: Pengamat Prediksi Mahfud MD dan AHY Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi
Bagikan
Berita Terkait
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP