Eddy Flo
MerahPutih.Com - Isu referendum Aceh yang dilontarkan Muzakir Manaf mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah ilusi. Sebab isu tersebut sangat kental dengan nuansa politis yakni terkait masalah dugaan kecurangan di Pilpres dan isu ketidakadilan lainnya.
Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, isu itu sangat prematur dan irasional soal keinginan untuk referendum.
"Masyarakat Aceh sudah nyaman dengan berbagai kebijakan prioritas yang diberikan oleh pemerintah pusat melalu berbagai program pembanguan baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia," kata Wempy kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Kamis (30/5).
Wempy menambahkan, isu referendum malah dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Sebab, situasi bangsa saat ini aman-aman saja.
Tidak ada satu kondisi yang menjadi alasan untuk melakukan referendum.
"Jika alasannya adalah karena soal kecurangan pemilu. Maka perlu mencermati lagi, di mana yang curang. Semua mekanisme sudah ditempuh oleh masing-masing pasangan calon presiden untuk meluruskan kecurangan yang digembar-gembor selama ini. Ternyata kecurangan tersebut hanya narasi elit tanpa ada data dan fakta," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.
Wempy menganggap, bahwa Muzakar Manaf bisa saja menjadi korban dari narasi elit yang selama ini selalu mengatakan bahaa jika pasangan capresnya tidak menang maka pasti ada kecurangan.
"Oleh sebab itu, perlu dilakukan pulurusan terhadap berbagai hoaks yang masuk ke ruang publik, sehingga masyarakat tidak membuat statemen yang prematur tetapi berbahaya bagi kesatuan kita sebagai sebuah bangsa," cetusnya.
Apa yang disampaikan oleh Muzakir Manaf bisa saja dikaitkan dengan kontestasi pilpres. Secara persentase Prabowo-Sandi menang telak di provinsi Aceh dibandingkan dengan pasangab Jokowi-Maruf Amin.
Bisa saja semangat kemenangan tersebut mendorong yang bersangkutan untuk membangkitkan memori publik atas gerakan Aceh dulu. Tapi perlu dicatat bahwa Aceh yang dulu dengan yang sekarang tentu berbeda.
Demikianpun Indonesia yang dulu dengan sekarang tentu berbeda. Referendum tidak semudah yang dibayangkan.
Begitu besar harga yang harus dibayarkan untuk sebuah referendum. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebut saja, bisa saja menimbulkan korban jiwa, mandeknya ekonomi karena ketidakstabilan politik dan keamanan.
"Jadi saya berharap bahwa mari kita objektif dalam menyikapi politik terutama bagi partisan politik pilpres baik pasangan 01 maupun pasangan 02 agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita butuh kedewasaan elit dalam berpolitik agar tidak melakukan yang merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Wempy.
BACA JUGA: Perdalam Combat Medic, Kopassus Bakal Latihan Bersama Tentara AS
Persoalkan Tersebarnya Manifes Pesawat Prabowo, Pengamat: Fadli Zon Aneh
Pengamat politik kontemporer ini melanjutkan bahwa konstelasi Pilpres 2019 yang memanas tak ada hubungan sama sekali dengan gerakan separatis.
"Kita mesti waspada atas berbagai gerakan separatis yang memanfaatkan konstelasi pilpres yang memanas. Walaupun referendum adalah isu yang sangat politis dan prematur, namun TNI dan POLRI tetap waspada sehingga tidak terjadi gerakan yang menuju ke gerakan separatis," tutup Wempy Hadir.(Knu)
