Pilpres 2019

Kalah versi Hasil Survei, Kubu Prabowo-Sandi Dinilai Gunakan Segala Cara Jatuhkan Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 08 Maret 2019
 Kalah versi Hasil Survei, Kubu Prabowo-Sandi Dinilai Gunakan Segala Cara Jatuhkan Jokowi

Pasangan Prabowo-Sandi saat Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/9) (Foto: Twitter @fadlizon)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai kubu Prabowo-Sandi tengah melakukan segala cara untuk menjatuhkan Jokowi. Hal itu, menurut Wempy disebabkan oleh selisih elektabilitas yang lumayan jauh antara pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi dalam sejumlah survei yang dirilis belakangan ini.

Lebih lanjut peneliti pada Indo Polling Network, dalam beberapa survei yang dipaparkan lembaga riset dan konsultan politik, pasangan Prabowo-Sandi kalah dengan margin 20 persen dari pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Dengan jarak elektabilitas yang cukup besar membuat kubu Prabowo-Sandi menghalalkan segala cara untuk bisa menggerus suara Jokowi.

Salah satunya melalui serangan menggunakan isu-isu seperti marak korupsi, intervensi asing hingga kemiskinan.

Ilustrasi kampanye hitam
Ilustrasi kampanye hitam lewat tabloid (MP/Ismail)

"Misalnya saja mereka melakukan kampanye downgrading paslon lain. Tujuannya jelas, agar simpati publik terhadap lawan politik menurun dan beralih kepada pasangan diusungnya, "kata Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (8/3).

Direktur Nation and Character Building Institute Jakarta itu menjelaskan cara kampanye negatif yang gencar dilakukan kubu Prabowo tidak bagus bagi masyarakat atau pemilih.

"Mestinya masyarakat disuguhkan dengan strategi membangun Indonesia jika terpilih nanti, "papar Wempy.

Dengan mengedapankan strategi pembangunan dan visi kebangsaan, publik bisa mendapat gambaran seperti apa bangsa ini jika pasangan yang didukungnya menang.

"Kampanye negatif yang menyerang secara personal hanya mengkonfirmasi bahwa sang calon miskin gagasan dan tidak memiliki strategi pembangunan, " tandas Wempy Hadir.

Hal ini disampaikan Wempy menanggapi beredarnya video yang viral di media sosial dimana seorang ibu yang diduga melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam video berdurasi 45 detik itu, ibu yang terlihat tengah bertamu ke rumah salah seorang warga, mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Keluarga Jokowi Pesan Puluhan Kemeja Batik Dengan Motif Salam Jempol

#Kampanye Hitam #Pilpres 2019 #Pengamat Politik #Pelanggaran Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan