Pilpres 2019

Pengamat Jagokan Koalisi Umat Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilres 2019

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Juli 2018
Pengamat Jagokan Koalisi Umat Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilres 2019

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Dr. Hendri Satrio. (Instagram hendri.satrio)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejehtera (PKS) dan Partai Gerindra mengalami hubungan yang kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Merenggangnya hubungan kedua partai oposisi tersebut terlihat jelas dari perbedaan sikap soal posisi calon presiden yang akan diusung.

Partai Gerindra bersikeras mengusung sang ketua umum, Prabowo Subianto. Sedangkan PKS mulai membuka opsi untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio menilai, PKS bisa membuat poros baru dengan menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Mereka (PKS, PAN dan PKB) bisa bersatu kalau bebicara kepentingan umat dan masjid. Namanya 'Koalisi Umat'," kata Hendri dalam diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Hendri Satrio dalam diskusi KedaiKOPI di Jakarta
Pengamat Politik Hendri Satrio (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Hendri, koalisi ini memiliki peluang besar untuk mengalahkan koalisi pendukung Joko Widodo di Pilpres. Pasalnya, PAN dan PKB memiliki basis massa yang cukup kuat di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Bayangkan kekuatan NU, Muhammadiyah, dan umat bersatu," imbuh dia.

Poros ini, kata Hendri, bisa dibentuk jika didukung oleh Jusuf Kalla. Sebagai king maker, kata dia, JK bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Misalnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Ahmad Heryawan dan Muhaimin.

"Anies-Cak Imin atau Aher-Cak Imin dibentuk pasangan 'Amin'. Poros Jusuf Kalla bergerak, meminta PAN, PKS, PKB bergabung, bukan mustahil, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh," pungkas Hendri.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gerindra dan PKS Pecah Kongsi, Prabowo Merapat ke Demokrat?

#Pilpres 2019 #Hendri Satrio #Pengamat Politik #Koalisi Merah Putih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan