Pilpres 2019

Pengamat Jagokan Koalisi Umat Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilres 2019

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Juli 2018
Pengamat Jagokan Koalisi Umat Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilres 2019

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Dr. Hendri Satrio. (Instagram hendri.satrio)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejehtera (PKS) dan Partai Gerindra mengalami hubungan yang kurang harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Merenggangnya hubungan kedua partai oposisi tersebut terlihat jelas dari perbedaan sikap soal posisi calon presiden yang akan diusung.

Partai Gerindra bersikeras mengusung sang ketua umum, Prabowo Subianto. Sedangkan PKS mulai membuka opsi untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio menilai, PKS bisa membuat poros baru dengan menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Mereka (PKS, PAN dan PKB) bisa bersatu kalau bebicara kepentingan umat dan masjid. Namanya 'Koalisi Umat'," kata Hendri dalam diskusi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Hendri Satrio dalam diskusi KedaiKOPI di Jakarta
Pengamat Politik Hendri Satrio (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Hendri, koalisi ini memiliki peluang besar untuk mengalahkan koalisi pendukung Joko Widodo di Pilpres. Pasalnya, PAN dan PKB memiliki basis massa yang cukup kuat di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Bayangkan kekuatan NU, Muhammadiyah, dan umat bersatu," imbuh dia.

Poros ini, kata Hendri, bisa dibentuk jika didukung oleh Jusuf Kalla. Sebagai king maker, kata dia, JK bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Misalnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Ahmad Heryawan dan Muhaimin.

"Anies-Cak Imin atau Aher-Cak Imin dibentuk pasangan 'Amin'. Poros Jusuf Kalla bergerak, meminta PAN, PKS, PKB bergabung, bukan mustahil, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh," pungkas Hendri.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gerindra dan PKS Pecah Kongsi, Prabowo Merapat ke Demokrat?

#Pilpres 2019 #Hendri Satrio #Pengamat Politik #Koalisi Merah Putih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Bagikan