Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sejumlah pemakai platform media sosial seperti twitter dan facebook menyebarkan hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019 dari beberapa negara di luar negeri. Faktanya, sampai saat ini belum ada perhitungan suara di luar negeri.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan surat suara di luar negeri baru akan dibuka dan dihitung pada Rabu 17 April nanti.
Terkait maraknya hoaks atau berita bohong terkait hasil hitung cepat di luar negeri, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi menyatakan hal itu dimungkinkan karena ketiadaan aturan KPU terkait hitung cepat terhadap Pemilu di luar negeri.
Lebih lanjut, Ari menilai tidak adanya aturan tersebut dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi pemungutan suara di dalam negeri.
"Sebenarnya wajar saja KPU tidak membuat aturan hitung cepat luar negeri. Sebab, dengan DPT yang sedikit di setiap negara, lembaga survei mana yang mau capek-capek bikin exit poll? Misalnya di Melbourne yang cuma 22 TPS, tapi toh informasi yang katanya hasil exit poll di Melbourne itu beredar luas di dalam negeri," kata Ari di Jakarta, Senin (15/4).
Lebih lanjut Ari menaruh perhatian khusus pada informasi yang disebut-sebut hasil exit poll itu dengan hanya mencantumkan nama dan email penyebarnya.
Menurut Ari, hitung cepat seharusnya dilakukan oleh lembaga resmi yang sudah dikenal rekam jejaknya di mata publik. Sebab, untuk hitung cepat di dalam negeri, KPU juga mengharuskan lembaga penyelenggara resmi dan sudah terdaftar.
"Kalau dilakukan perorangan atau kelompok orang yang tidak jelas, kemudian disebar seolah-olah itu benar, lalu siapa yang mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik kepada publik," kata Ari.
Pengajar di sejumlah kampus ini sebagaimana dilansir Antara mengatakan, mereka yang punya niat baik melakukan survei saja bisa salah kalau tidak paham metode survei dengan baik. Apalagi kalau tidak punya niat baik, seperti memengaruhi pemungutan suara dalam negeri.
"Oleh karenanya, kita harus waspada potensi hoaks dari informasi exit poll luar negeri macam begini," kata Ari.
Kecurigaan Ari ini juga muncul dari tidak adanya informasi lengkap terkait survei yang dilakukan. Misalnya, ambang batas kesalahan (margin of error) dan tingkat kepercayaan.
"Katakan hasil exit poll meleset sekian persen dari hasil resmi KPU, toh kita juga tidak bisa menyalahkan karena margin of error tidak dicantumkan. Makanya saya bilang ini aneh," ujarnya.(*)
