Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengamat Imbau Kesadaran Elite Redam Situasi Politik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 13 Mei 2017
Pengamat Imbau Kesadaran Elite Redam Situasi Politik

Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Nasional, Dr. TB. Massa Djafar, M.Si. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Nasional, Dr. TB. Massa Djafar, M.Si menilai, diperlukan kesadaran elite politik untuk meminimalisir maraknya aksi pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sejumlah daerah.

Menurut dia, demokrasi di Indonesia belum cukup matang dan masih dalam proses pengembangan kehidupan demokrasi. Untuk itu, para elite politik harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengendalikan proses-proses politik yang berkembang dewasa ini.

“Yang terpenting itu adalah kesadaran para elite politik untuk memiliki satu komitmen politik yang kuat untuk mengendalikan proses-proses politik,” kata TB Massa saat ditemui di Menara Universitas Nasional, Kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/5).

Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional itu khawatir, jika dinamika politik yang berkembang pasca ditahannya Ahok ke arah adu kekuatan dengan memobilisir massa untuk turun ke jalan, hal tersebut dapat berimplikasi buruk terhadap pembangunan demokrasi Indonesia.

“Itu tidak menguntungkan kita, sebagai suatu bangsa yang sedang membangun demokrasi, kita juga sedang membangun ekonomi, itu tidak menguntungkan,” ucapnya.

TB Massa menyarankan, agar semua pihak dapat menahan diri dan menjunjung tinggi prosedur yang sudah ditetapkan melalui mekanisme hukum. Menurut dia, etika politik dari aktor dan pemimpin yang terlibat sangat penting agar proses politik dan demokrasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Yang lebih penting lagi adalah etika politik. Itu yang paling penting, sehingga diharapkan proses-proses politik dan demokrasi itu berjalan sesuai dengan koridor,” tandasnya.

Sebelumnya, massa pendukung Ahok menggelar aksi menyalakan lilin pada Kamis (11/5). Aksi utama pendukung digelar di samping Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar. Aksi tersebut juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Mulai Yogyakarta, Medan, Bali, hingga Merauke. (Pon)

Baca berita terkait aksi solidaritas untuk Ahok lainnya di: Balikpapan Gelar Aksi Solidaritas Untuk Ahok

#Pengamat Politik #Kasus Penistaan Agama #Basuki Tjahaja Purnama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Kasus Dugaan Penghinaan Suku, Admin YouTube Pandji Pragiwaksono Diperiksa Bareskrim Polri
Admin YouTube Pandji Pragiwaksono diperiksai Bareskrim Polri, terkait kasus penghinaan suku. Penyidik pun mengajukan 33 pertanyaan.
Soffi Amira - Kamis, 19 Februari 2026
Kasus Dugaan Penghinaan Suku, Admin YouTube Pandji Pragiwaksono Diperiksa Bareskrim Polri
Indonesia
Kasus Pandji Pragiwaksono Masuk Tahap Krusial, Pemeriksaan Saksi Ahli Jadi Penentu Status Penyidikan
Pandji Pragiwaksono menyatakan kesiapannya mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat menista agama manapun
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 Februari 2026
Kasus Pandji Pragiwaksono Masuk Tahap Krusial, Pemeriksaan Saksi Ahli Jadi Penentu Status Penyidikan
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Bagikan