Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengancam hak warga yang menjadi korban pandemi Corona. Menurut Jerry, kenaikan iuran ini tak mencerminkan semangat sila di Pancasila.
"Rakyat kecil dan miskin di negeri ini kian menderita. Hapuskan saja sila ke-5 pancasila kesejahtraan bagi seluruh Indonesia," jelas Jerry kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (14/5).
Baca Juga
Iuran Naik, Dirut BPJS: Hampir Tidak Defisit, Bisa Seimbangkan Cash In dan Cash Out
Ia menambahkan, bukannya membantu untuk pengobatan warga tapi dengan naiknya iuran di tengah pandemi corona maka dianggap tak masuk akal.
"Apalagi warga yang di PHK tak ada biaya membayar," sesal Jerry.
Jerry menilai Jokowi kurang bepihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil. Saat ini, beli beras sudah sangat susah apalagi membayar BPJS saya pikir warga kian terjepit dan tersandera.
"Bukannya bahagia malah tambah beban apalagi COVID-19 menerjang Indoesia," sebut Jerry.
Jerry yakin kenaikan ini justru akan membuat antipati dan sentimen negatif warga terhadap pemerintah kian besar.
"Padahal sudah dibatalkan MA, tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda berarti saya duga ada orang dekat Jokowi yang bermain," sebut dia.
Baca Juga
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Perlawanan Jokowi Terhadap Putusan MA
Ia menyebut, seharusnya iuran BPJS itu tidak perlu dilakukan, karena masyarakat juga bisa kembali menggugatnya dan berpeluang dikabulkan oleh pengadilan.
Jika hal ini yang terjadi, maka pemerintah akan dipermalukan, baik secara politik maupun secara hukum. (Knu)
