Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Arus kas BPJS Kesehatan mengalami gap sekitar Rp 2 triliun setiap bulannya. Penerimaan dari iuran yang dibayarkan peserta tidak seimbang dengan besar biaya yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Setiap bulan BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran sekitar Rp 14 triliun per bulan. Namun, di saat yang sama harus mengeluarkan Rp 16 triliun per bulan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menjawab wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin mendengar kondisi terkini BPJS Kesehatan, setelah sebelumnya pemerintah menyetujui Rp 20 triliun dari APBN untuk disuntikkan ke pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.
Baca juga:
Bapak Presiden ingin di-update bagaimana kondisi keuangan BPJS untuk 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,
kata Menkes.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pihaknya akan melaporkan seluruh kinerja BPJS Kesehatan kepada Presiden Prabowo.
Kita laporkan semua mengenai BPJS Kesehatan, capaian-capaian dan pelayanan-pelayanan sehingga nanti bisa mendapatkan arahan dari Presiden,
kata Dirut BPJS Kesehatan Pujo.
Selain Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan, turut hadir pula Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
