Pilpres 2019

Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Puji Kenegarawan Jokowi Soal Salah Data

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Februari 2019
 Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Puji Kenegarawan Jokowi Soal Salah Data

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dalam debat capres yang berlangsung di Hotel Sultan, Minggu (17/2) Presiden Jokowi beberapa kali keliru menyampaikan data yang dicapai pemerintahannya.

Kekeliruan tersebut sontak menjadi polemik di ruang publik dan menjadi makanan empuk kubu oposisi yang mengusung lawan debatnya Prabowo Subianto.

Tak ingin kesalahan data tersebut berlarut-larut, Presiden Jokowi maupun kubu TKN Jokowi-Ma'ruf memberikan klarifikasi.

Tercatat ada beberapa kekeliruan data yang disampaikan Presiden Jokowi seperti tidak adanya kebakaran hutan dan lahan, impor pangan dan penguasaan lahan. Atas kekeliruan tersebut, Presiden Jokowi langsung memberikan klarifikasi.

Jokowi dan Prabowo saat Debat Capres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat
Jokowi dan Prabowo bersalaman sebelum debat kedua capres dimulai (Foto: Antaranews)

Pengamat politik Adi Prayitno mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang langsung memberikan klarifikasi atas kesalahan data tersebut.

Menurut dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, sikap Presiden Jokowi tersebut menunjukkan kenegarawan.

"Pak Jokowi sudah menunjukkan sikap gentlement. Dia mengklarifikasi, menyampaikan kepada publik bahwa dia salah dalam mengutip data. Bukan tidak ada kebakaran lahan, tapi rating angka kebakaran berkurang drastis. Ini layak diapresiasi," kata Adi Prayitno, di Jakarta, Selasa (19/2).

Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menilai menilai ketulusan Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi pernyataannya penting untuk menunjukkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin. Tidak apriori, merasa menang sendiri, dan tidak pernah merasa salah.

Adi Prayitno tak mempersoalkan sorotan masyarakat terhadap salah data. Namun pendukung pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi menilai bahwa banyak kesalahan data yang disampaikan Jokowi pada debat capres lalu, Adi mengatakan sebagai manusia biasa wajar Jokowi menyampaikan data yang sedikit keliru.

Apalagi dalam debat yang memiliki durasi cukup panjang akan banyak kutipan-kutipan data yang tidak seratus persen valid.

"Karena banyak hal yang harus diingat, ada empat isu krusial yang semua itu sangat membutuhkan back up data. Jadi wajar kalau kepleset atau ada penyebutan data yang agak keliru. Yang penting kan ada upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa data itu sudah ditampilkan, meski kemudian dikoreksi," tegas Adi sebagaimana dilansir Antara.

Lebih lanjut Adi menegaskan data adalah salah satu instrumen untuk mengukur apakah kandidat ini punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

"Ketimbang menarasikan sesuatu yang besar, tetapi tidak bisa diukur. Ketika bicara tentang Indonesia dikuasai oleh asing. Satu persen orang kaya hampir sama dengan separuh orang di Indonesia apa datanya. Lah gak bisa diukur. Memang minus kesalahan, tapi ngomongnya itu seakan-akan di ruang hampa. Ketika bicara tentang ketimpangan sosial, berapa persentase ketimpangannya, kan kita tidak pernah tahu," pungkas Adi Prayitno.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jumlah Pemilih Pemilu 2019 di Solo Bertambah 1.328 Orang

#Pengamat Politik #UIN Syarif Hidayatullah #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Bagikan