Pilpres 2019

Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Puji Kenegarawan Jokowi Soal Salah Data

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Februari 2019
 Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Puji Kenegarawan Jokowi Soal Salah Data

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dalam debat capres yang berlangsung di Hotel Sultan, Minggu (17/2) Presiden Jokowi beberapa kali keliru menyampaikan data yang dicapai pemerintahannya.

Kekeliruan tersebut sontak menjadi polemik di ruang publik dan menjadi makanan empuk kubu oposisi yang mengusung lawan debatnya Prabowo Subianto.

Tak ingin kesalahan data tersebut berlarut-larut, Presiden Jokowi maupun kubu TKN Jokowi-Ma'ruf memberikan klarifikasi.

Tercatat ada beberapa kekeliruan data yang disampaikan Presiden Jokowi seperti tidak adanya kebakaran hutan dan lahan, impor pangan dan penguasaan lahan. Atas kekeliruan tersebut, Presiden Jokowi langsung memberikan klarifikasi.

Jokowi dan Prabowo saat Debat Capres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat
Jokowi dan Prabowo bersalaman sebelum debat kedua capres dimulai (Foto: Antaranews)

Pengamat politik Adi Prayitno mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang langsung memberikan klarifikasi atas kesalahan data tersebut.

Menurut dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, sikap Presiden Jokowi tersebut menunjukkan kenegarawan.

"Pak Jokowi sudah menunjukkan sikap gentlement. Dia mengklarifikasi, menyampaikan kepada publik bahwa dia salah dalam mengutip data. Bukan tidak ada kebakaran lahan, tapi rating angka kebakaran berkurang drastis. Ini layak diapresiasi," kata Adi Prayitno, di Jakarta, Selasa (19/2).

Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu menilai menilai ketulusan Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi pernyataannya penting untuk menunjukkan sikap kenegarawanan seorang pemimpin. Tidak apriori, merasa menang sendiri, dan tidak pernah merasa salah.

Adi Prayitno tak mempersoalkan sorotan masyarakat terhadap salah data. Namun pendukung pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi menilai bahwa banyak kesalahan data yang disampaikan Jokowi pada debat capres lalu, Adi mengatakan sebagai manusia biasa wajar Jokowi menyampaikan data yang sedikit keliru.

Apalagi dalam debat yang memiliki durasi cukup panjang akan banyak kutipan-kutipan data yang tidak seratus persen valid.

"Karena banyak hal yang harus diingat, ada empat isu krusial yang semua itu sangat membutuhkan back up data. Jadi wajar kalau kepleset atau ada penyebutan data yang agak keliru. Yang penting kan ada upaya untuk menjelaskan kepada publik bahwa data itu sudah ditampilkan, meski kemudian dikoreksi," tegas Adi sebagaimana dilansir Antara.

Lebih lanjut Adi menegaskan data adalah salah satu instrumen untuk mengukur apakah kandidat ini punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.

"Ketimbang menarasikan sesuatu yang besar, tetapi tidak bisa diukur. Ketika bicara tentang Indonesia dikuasai oleh asing. Satu persen orang kaya hampir sama dengan separuh orang di Indonesia apa datanya. Lah gak bisa diukur. Memang minus kesalahan, tapi ngomongnya itu seakan-akan di ruang hampa. Ketika bicara tentang ketimpangan sosial, berapa persentase ketimpangannya, kan kita tidak pernah tahu," pungkas Adi Prayitno.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jumlah Pemilih Pemilu 2019 di Solo Bertambah 1.328 Orang

#Pengamat Politik #UIN Syarif Hidayatullah #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Bagikan