Pengamat Curigai Langkah DPR Diam-Diam Revisi UU KPK
Zaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 07 September 2019
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komaruddin. (Antaranews)
MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komaruddin mencurigasi usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dilakukan secara diam-diam oleh DPR RI periode 2014-2019 ingin melemahkan pemberantasan korupsi.
"Kalau DPR RI menyuarakan ingin menguatkan kewenangan KPK, bisa jadi itu hanya pembenaran," kata Ujang Komaruddin dilansir dari Antara, Sabtu (7/9).
Baca Juga:
Menurut Ujang Komaruddin, pada usulan revisi UU Korupsi, ada usulan pembatasan kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK. Selama ini, kata dia, KPK banyak diendus dugaan korupsi yang dilakukan elite melalui penyadapan.
"Jika penyadapan yang dilakukan KPK terhadap oknum-oknum elite yang terindikasi korupsi, harus meminta izin melalui Pengadilan Negeri, maka langkah KPK akan menjadi lamban. Ini bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi," katanya.
Bahkan di khawatirkan, kata dia, oknum elite yang menjadi sasaran akan dilakukan penyadapan oleh KPK, bisa menjadi bocor, sehingga kasus dugaan korupsi itu menjadi gagal dibuktikan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menyoroti isu lainnya dalam usulan revisi UU KPK yakni adanya kewenangan dari KPK untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Perkara (SP3).
Sebelumya, KPK tidak memiliki SP3. Terduga kasus korupsi yang ditangkap KPK akan menjadi tersangka setelah memiliki dua alat bukti kuat. "Setelah menjadi tersangka, semuanya diteruskan ke proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Tidak ada yang dibatalkan," katanya.
Baca Juga:
Ujang menegaskan, jika KPK memiliki kewenangan SP3, maka kewenangannya sebagai lembaga penegakan hukum kasus korupsi "extra ordinary" akan menjadi lemah. "Ini menjadi berbahaya, karena nantinya banyak pejabat yang ditangkap KPK bisa minta di SP3-kan kasusnya," katanya.
Doktor ilmu politik alumni Universitas Indonesia ini menegaskan, korupsi di Indonesia saat ini masih meraja lela dan masih menjadi musuh bangsa Indonesia. "KPK harus kuat untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Kalau kewenangan KPK dipreteli, maka pemberantasan korupsi semakin memprihatinkan," katanya.
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/9), menyetujui usulan revisi UU KPK menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Dituding Lemahkan KPK Lewat Revisi UU, Jokowi: Kronologinya Harus Dilihat secara Runtut
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
