Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 14 Mei 2022
Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal

Pertemuan Ketum Golkar, PAN dan PPP dalam rangka silaturahmi lebaran dan pembahasan koalisi Bersatu (Beringin, Ka'bah, dan Matahari), Jumat (13/5). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Nyarwi Ahmad menyoroti pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang terjadi baru-baru ini, menarik untuk dicermati. Sebab, pertemuan ketiganya sangat potensial dalam memberikan warna baru yang menjadikan arus dan dinamika politik jelang Pilpres 2024.

"Bisa berbeda dengan apa yang pernah terjadi menjelang Pilpres 2019 lalu. Pertemuan ini paling tidak menyiratkan empat hal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).

Baca Juga

Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Empat hal yang dimaksud Nyarwi yakni koalisi dari partai-partai politik (parpol) yang tidak memiliki tokoh-tokoh populer dengan tingkat elektabilitas yang dapat diandalkan untuk memenangkan Pilpres 2024 itu, dapat memunculkan dua konsekuensi bagi para tokoh yang populer dan memiliki elektabilitas oleh data survei lembaga-lembaga survei yang kredibel.

Konsekuensi pertama, menurut Nyarwi, adalah tokoh-tokoh potensial yang populer dan memiliki potensi akselerasi elektabilitas bagus, namun bukan ketua umum partai, akan berpeluang besar untuk dapat dicalonkan dari koalisi yang dibangun oleh Golkar, PAN, dan PPP.

"Sebaliknya, jika ketiga partai ini bersepakat untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres dari kalangan pemimpin ataupun tokoh partai tersebut, maka peluang mereka untuk mendapatkan tiket capres atau cawapres dari koalisi ketiga partai ini akan lenyap," kata dia

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) ini menilai, berdasarkan popularitas dan elektabilitas pimpinan Partai Golkar, PAN, dan PPP, kondisi yang kedua tersebut berkemungkinan kecil untuk terjadi.

Kemungkinan yang terjadi adalah ketiga partai akan melakukan konvensi untuk mendapatkan capres yang paling potensial memenangkan Pilpres 2024. Namun untuk posisi cawapres, ujar dia, kemungkinan diisi oleh salah satu dari tiga ketua umum parpol ini.

"Dari ketiganya, peluang Airlangga Hartarto untuk dicalonkan sebagai cawapres tampaknya paling besar," kata Nyarwi.

Baca Juga

Koalisi Golkar-PAN-PPP, Siapa Capres dan Cawapresnya?

Selanjutnya, hal kedua yang tersirat dari koalisi Golkar, PAN, dan PPP adalah kemungkinan munculnya dinamika internal masing-masing partai ataupun eksternal antarpartai di Senayan yang semakin memanas guna memaksimalkan peluang dalam Pilpres 2024.

Hal ketiga menunjukkan bahwa peran partai dalam mewarnai kandidasi hingga pemenangan dalam Pilpres 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2019, karena partai-partai jauh lebih menguat dibandingkan dengan para tokoh atau komunitas relawan pendukung tokoh-tokoh populer.

"Keempat, pertemuan ini juga mengindikasikan bahwa bursa pertarungan Pilpres 2024 kemungkinan besar akan diramaikan dengan tiga atau empat episentrum koalisi partai," ujar Nyarwi.

Melalui koalisi tersebut, katanya pula, pimpinan Golkar seolah ingin menunjukkan bahwa partainya adalah salah satu kelompok penting yang dapat bermain dalam memenangkan Pilpres 2024.

Nyarwi pun menyampaikan Golkar, PAN, dan PPP dapat berkembang menjadi satu episentrum koalisi parpol yang solid karena memiliki dua kelebihan, yaitu berkarakter mesin organisasi politik yang berbeda dan memiliki segmen pasar elektoral atau pemilih yang heterogen.

"Dua kondisi semacam itu bisa menjadi modal penting untuk memenangkan Pilpres 2024. Dua kondisi ini juga menjadikan mereka saling melengkapi satu sama lain," kata Nyarwi.

Sementara di luar Golkar, Nyarwi mengatakan ada tiga partai lain dapat menjadi episentrum koalisi, yaitu NasDem, PDIP, dan Gerindra. Menurutnya, tiga partai itu akan membangun episentrum koalisi sendiri. (Pon)

Baca Juga

Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Demokrat: Ada Kemungkinan Bergabung

#Airlangga Hartarto #Zulkifli Hasan #Suharso Monoarfa #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Bagikan