Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com – Masa pensiun Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo tinggal beberapa bulan. Berbagai spekulatif mulai bermunculan apakah pengganti Gatot akan kembali dari kesatuan Angkatan Darat atau mengikuti tradisi terdahulu yang selalu bergantian antarkesatuan dalam menjabat Panglima TNI.
Hal itulah yang dibedah dalam Diskusi Publik bertajuk 'Mencari Figur Panglima TNI: Antara Tentara Politik atau Tentara Profesional?' yang diselenggarakan Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran di sebuah cafe di Jalan Trunojoyo, Bandung, Rabu (29/11) siang.
Dalam diskusi yang menghadirkan Prof Dr Karim Suryadi, Guru Besar Ilmu Politik UPI itu mengungkapkan ada pergeseran operasi militer pada beberapa tahun terakhir yakni kestabilitasan kemanaan, operasi non perang dan operasi bantuan ke masyarakat. “Beberapa programnya selalu bersinggungan dengan masyarakat,” ujar Karim.
Bahkan dikatakan Karim, saat ini Gatot lebih sering menjadi jenderal berpolitik, hal itu terlihat dari beberapa gesture yang diperlihatkan Panglima TNI. “Akhirnya munculah mengenai opsi bahwa Gatot menjadi Cawapres di Pilpres berikutnya hal ini dikarenakan intensnya Gatot dalam beberapa kesempatan,” ungkapnya.
Gatot dinilai Karim tidak membumi terhadap prajurit sehingga sosoknya tidak terlalu dekat dengan bawahan.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menambahkan, rotasi jabatan ini untuk menjaga keutuhan di dalam TNI untuk menjaga pertahanan Republik Indonesia. "Menurut saya yang paling penting konsolidasi antar matra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan," tegas Muradi.
Selain itu, rotasi jabatan Panglima TNI diperlukan untuk mendukung visi dari pemerintah untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena selama dua tahun belakangan kebijakan TNI belum mengarah pada dukungan terhadap visi poros maritim dunia.
"Problemnya dua tahun belakangan belum kelihatan integrasinya. Berdasarkan data saya tidak ada komando gabungan di Natuna. Pembentukan koter (Komando Teritorial) baru di papua misalnya," terangnya.
Pentingnya menjaga visi dari Presiden RI Joko Widodo mengenai Nawacita dan Poros Maritim Dunia. “Dengan dua program itu Panglima TNI yang baru harus terus mendukung dan mensukseskan program Presiden,” tegasnya.
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Yugie Prasetyo, reporter dan kontributor merahputih.com untuk Bandung dan sekitarnya. (*)
