Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan tidak masalah reuni 212 digelar di Monas Desember mendatang.
"Ya ndak apa-apa (reuni 212). Ndak perlu (pengamanan khusus)," ujar Mahfud kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Menurutnya aparat keamanan memiliki kemampuan yang bagus dalam mengawal reuni yang akan berlangsung tanggal 2 Desember itu. "Artinya sudah ada SOP-nya. Kan aparat kita sudah bagus kok," lanjutnya.
Baca Juga
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan polisi akan mengkaji izin acara Reuni Akbar 212 jika pihak penyelenggara mengirimkan surat pemberitahuan.
“Kalau ada surat pemberitahuan [dari PA 212] ke kepolisian, akan kami analisis. Kami juga memerlukan intelijen," kata Argo.
Menurut Argo, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa adalah hak warga negara. Akan tetapi, kata Argo, hal itu harus sejalan dengan aturan.
Data intelijen diperlukan untuk merencanakan langkah yang harus dilakukan kepolisian untuk mengamankan suatu acara.
“Tentu kami tetap berkolaborasi dengan TNI untuk pengamanan, seandainya surat pemberitahuan sudah masuk ke kepolisian," kata Argo.
Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak mengklaim izin kegiatan Reuni 212 sudah dikantonginya.
Baca Juga:
FPI Tuding Ada Pelanggaran HAM Dibalik Pencekalan Habib Rizieq
Menurut dia, panitia acara telah memegang izin pemberitahuan dari Polda Metro Jaya dan manajemen Monumen Nasional sebagai lokasi acara.
“Perizinan semua sudah clear. Dari pemberitahuan kepada aparat dan kepada manajemen Monas semuanya sudah. Alhamdulillah, sudah semua," kata Yusuf Martak. (*)
