Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Agustus 2019
Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza Probowo (@anthonywinza)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Empat hari menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menerima aduan dari 50 orang lebih warga Jakarta. Warga yang datang tidak hanya secara individu, tapi juga berkelompok seperti komunitas pesepeda hingga pemerhati hewan.

Persoalan yang diterima didominasi seputar masalah perizinan dan program kesejahteraan, seperti Kartu Jakarta Pintar Pintar (KJP), Kartu Jakarta Lansia (KJL), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun pengaduan yang masuk hampir tersebar rata dari seluruh pelosok Jakarta.

Baca Juga:

Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif

“Ada beragam aduan yang kami terima. Paling banyak mengenai persoalan pungli perizinan yang terjadi oleh oknum di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza Probowo dalam keterangannya, Sabtu (31/8).

Anthony meyakini sistem pengaduan seperti ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Di Jakarta, masih banyak keluhan atas proses perizinan yang lambat dan terkesan dipersulit. PSI akan mendorong pengawasan dan kontrol terhadap proses perizinan dan tersalurnya program pemerintah yang tepat sasaran.

“Seharusnya, sebelum masuk masa reses pun masalah yang ada di masyarakat sudah dapat teratasi. PSI akan hadir setiap hari untuk warga, karena itulah sejatinya fungsi dan peran wakil rakyat di DPRD,” tegas Anthony.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Idris Ahmad (tengah) (MP/Asropih)

Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dari PSI, Justin Adrian, mengaku senang atas antusiasme warga mengadu ke Fraksi PSI. Menurutnya, ini adalah bentuk kepercayaan dan harapan warga kepada partai.

"Kalau bukan atas rasa percaya dan harapan masyarakat kepada PSI, ruang pengaduan tidak akan penuh setiap hari seperti ini. Ini menjadi motivasi kami untuk lebih rajin turun ke lapangan juga, jemput bola dan bawa solusi langsung. Kami sadar untuk menjawab ekspektasi publik ini, kami harus kerja keras selama menjabat di DPRD,” ujar Justin.

Baca Juga:

PSI dan Gerindra Saling Sindir Pengadaan Pin Emas DPRD DKI

PSI membuka posko pengaduan masyarakat di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4 Gedung DPRD Jakarta setiap hari kerja jam 8-10 pagi. Aduan yang masuk akan dianalisa dan ditindaklanjuti, baik dengan turun langsung untuk mengurai titik permasalahan atau dengan berkoordinasi dengan jajaran Pemprov DKI untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan. (Pon)

#PSI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menolak rencana sistem ganjil-genap di Jalan TB Simatupang. Hal itu dinilai bukan solusi untuk mengatasi kemacetan.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Aparat penegak hukum dinilai akan bertindak secara profesional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Anak Jokowi Minta Wamenaker Immanuel Ebenezer Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Kaesang Ziarah ke Makam Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Presiden Habibie juga merupakan simbol sekaligus bukti kemampuan bangsa ini untuk berkiprah di bidang teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kaesang Ziarah ke Makam  Presiden ke-3 BJ Habibie, PSI Ingin Anak Muda Berkiprah di Bidang Iptek
Indonesia
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Ketua Dewas PAM Jaya, Pasetyo Edi Marsudi mengatakan, Francine Widjojo tak mengerti kondisi saat ini. PAM Jaya akan go public dengan status IPO.
Soffi Amira - Jumat, 22 Agustus 2025
Semprot Dewan PSI, Ketua Dewas PAM Jaya: Kita Mau Kerja, Bukan Cari Benar atau Salah
Indonesia
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana membuka Ragunan hingga malam hari. Namun, hal itu langsung ditolak keras oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
PSI Tolak Rencana Pramono Buka Ragunan hingga Malam Hari, Pertanyakan Kesiapan Fasilitas
Indonesia
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Ada alasan tertentu di balik banyaknya penumpang KRL yang melompati pagar di Stasiun Cikini.
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Sudah Ditinggikan, PSI Usul Minta Dibangun JPO
Indonesia
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
PSI melihat ambisi Pramono itu malah merugikan para pedagang di Pasar Barito yang kini sumber penghidupannya menjadi terancam.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Pedagang Pasar Barito Jadi Korban Ambisi Gubernur Pramono di Mata PSI
Indonesia
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Tempat relokasi pedagang pasar Barito di kawasan Lenteng Agung belum berupa kios-kios melainkan masih tanah kosong.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
PSI DKI Kritik Pemprov tidak Punya Nurani, Relokasi Pedagang Barito ke Lahan Kosong Tanpa Fasilitas
Bagikan