Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Agustus 2019
Pengaduan Membludak, PSI Pastikan Kawal Perizinan Hingga Pelayanan Masyarakat

anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza Probowo (@anthonywinza)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Empat hari menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menerima aduan dari 50 orang lebih warga Jakarta. Warga yang datang tidak hanya secara individu, tapi juga berkelompok seperti komunitas pesepeda hingga pemerhati hewan.

Persoalan yang diterima didominasi seputar masalah perizinan dan program kesejahteraan, seperti Kartu Jakarta Pintar Pintar (KJP), Kartu Jakarta Lansia (KJL), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun pengaduan yang masuk hampir tersebar rata dari seluruh pelosok Jakarta.

Baca Juga:

Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif

“Ada beragam aduan yang kami terima. Paling banyak mengenai persoalan pungli perizinan yang terjadi oleh oknum di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza Probowo dalam keterangannya, Sabtu (31/8).

Anthony meyakini sistem pengaduan seperti ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Di Jakarta, masih banyak keluhan atas proses perizinan yang lambat dan terkesan dipersulit. PSI akan mendorong pengawasan dan kontrol terhadap proses perizinan dan tersalurnya program pemerintah yang tepat sasaran.

“Seharusnya, sebelum masuk masa reses pun masalah yang ada di masyarakat sudah dapat teratasi. PSI akan hadir setiap hari untuk warga, karena itulah sejatinya fungsi dan peran wakil rakyat di DPRD,” tegas Anthony.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Idris Ahmad (tengah) (MP/Asropih)

Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dari PSI, Justin Adrian, mengaku senang atas antusiasme warga mengadu ke Fraksi PSI. Menurutnya, ini adalah bentuk kepercayaan dan harapan warga kepada partai.

"Kalau bukan atas rasa percaya dan harapan masyarakat kepada PSI, ruang pengaduan tidak akan penuh setiap hari seperti ini. Ini menjadi motivasi kami untuk lebih rajin turun ke lapangan juga, jemput bola dan bawa solusi langsung. Kami sadar untuk menjawab ekspektasi publik ini, kami harus kerja keras selama menjabat di DPRD,” ujar Justin.

Baca Juga:

PSI dan Gerindra Saling Sindir Pengadaan Pin Emas DPRD DKI

PSI membuka posko pengaduan masyarakat di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4 Gedung DPRD Jakarta setiap hari kerja jam 8-10 pagi. Aduan yang masuk akan dianalisa dan ditindaklanjuti, baik dengan turun langsung untuk mengurai titik permasalahan atau dengan berkoordinasi dengan jajaran Pemprov DKI untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan. (Pon)

#PSI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Kaesang mengatakan target nasional masih menunggu hasil rakorwil dari provinsi lain.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Rakorwil PSI Jateng, Kaesang Tekad Jateng Menang Telak di Kandang Gajah
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Bagikan