Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Empat hari menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menerima aduan dari 50 orang lebih warga Jakarta. Warga yang datang tidak hanya secara individu, tapi juga berkelompok seperti komunitas pesepeda hingga pemerhati hewan.
Persoalan yang diterima didominasi seputar masalah perizinan dan program kesejahteraan, seperti Kartu Jakarta Pintar Pintar (KJP), Kartu Jakarta Lansia (KJL), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun pengaduan yang masuk hampir tersebar rata dari seluruh pelosok Jakarta.
Baca Juga:
Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif
“Ada beragam aduan yang kami terima. Paling banyak mengenai persoalan pungli perizinan yang terjadi oleh oknum di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT dan RW,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza Probowo dalam keterangannya, Sabtu (31/8).
Anthony meyakini sistem pengaduan seperti ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Di Jakarta, masih banyak keluhan atas proses perizinan yang lambat dan terkesan dipersulit. PSI akan mendorong pengawasan dan kontrol terhadap proses perizinan dan tersalurnya program pemerintah yang tepat sasaran.
“Seharusnya, sebelum masuk masa reses pun masalah yang ada di masyarakat sudah dapat teratasi. PSI akan hadir setiap hari untuk warga, karena itulah sejatinya fungsi dan peran wakil rakyat di DPRD,” tegas Anthony.
Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dari PSI, Justin Adrian, mengaku senang atas antusiasme warga mengadu ke Fraksi PSI. Menurutnya, ini adalah bentuk kepercayaan dan harapan warga kepada partai.
"Kalau bukan atas rasa percaya dan harapan masyarakat kepada PSI, ruang pengaduan tidak akan penuh setiap hari seperti ini. Ini menjadi motivasi kami untuk lebih rajin turun ke lapangan juga, jemput bola dan bawa solusi langsung. Kami sadar untuk menjawab ekspektasi publik ini, kami harus kerja keras selama menjabat di DPRD,” ujar Justin.
Baca Juga:
PSI membuka posko pengaduan masyarakat di Kantor Fraksi PSI di Lantai 4 Gedung DPRD Jakarta setiap hari kerja jam 8-10 pagi. Aduan yang masuk akan dianalisa dan ditindaklanjuti, baik dengan turun langsung untuk mengurai titik permasalahan atau dengan berkoordinasi dengan jajaran Pemprov DKI untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan. (Pon)
