Pengacara Setnov Minta KPK Hargai Proses Hukum

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 November 2017
Pengacara Setnov Minta KPK Hargai Proses Hukum

Pengacara Setnov, Ketut Mulya Arsana. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengacara tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai proses hukum yang tengah ditempuh kliennya.

"Kami mengharapkan KPK menghargai proses peradilan, karena ini hak konstitusional dari klien kami Pak SN," ujar Ketut usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Sebab, sebagai pihak termohon, KPK mengajukan permohonan untuk menunda persidangan hingga tiga pekan ke depan. KPK beralasan, masih mempersiapkan bukti dan harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sidang praperadilan ini.

Padahal, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sebelumnya menyatakan, pihaknya sangat siap dalam menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto.

"‎Kami siap 100 persen untuk besok, tidak takut," ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11) kemarin.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ia menegaskan, bahwa pihaknya dalam hal ini Biro Hukum KPK sudah siap menghadapi praperadilan hari ini.

"Surat panggilan untuk praperadilan besok sudah kami terima. Karena ada surat panggilan, tentu kami akan hadir besok," ujar Febri, Rabu (29/11) kemarin.

Karena itu, Ketut meminta lembaga antirasuah konsisten dengan pernyataannya yang berulang kali mengatakan akan menghormati segala upaya hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Termasuk, dalam menghadapi praperadilan.

"Karena yang disampaikan termohon KPK itu sangat menghargai dan memberikan keleluasan waktu yang luas untuk bapak SN atau tersangka lain untuk mengajukan upaya hukum sesuai hak-hak konstitusional mereka, yakni praperadilan," tandas Ketut.

Lebih lanjut Ketut berharap, lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs itu dapat hadir pada jadwal persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan. Yakni pada Kamis, 7 Desember 2017 pekan depan.

"Sehingga harapan kami, persidangan hari Kamis KPK akan datang. Karena kita sudah siap sehingga kita harapkan praperadilan ini berlangsung dengan cepat dan selesai dengan baik," pungkas Ketut.

Diketahui, sidang praperadilan perdana yang diajukan Setya Novanto ditunda karena ketidakhadiran pihak termohon KPK. Tim Biro Hukum KPK telah mengirimkan surat kepada pihak PN Jakarta Selatan atas ketidakhadirannya hari ini.

Pihak KPK mengajukan permohonan untuk menunda persidangan hingga tiga pekan ke depan. Pasalnya, KPK beralasan, masih mempersiapkan bukti dan harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sidang praperadilan ini.

Atas hal tersebut, Hakim tunggal Kusno yang memimpin persidangan dengan nomor perkara No.133/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL mengambil keputusan bahwa persidangan praperadilan akan dilanjutkan pada Kamis 7 Desember 2017 pekan depan. (Pon)

#Setya Novanto #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Bagikan