Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan membaiknya penerimaan pajak nasional 2021 merupakan dampak penguatan pemulihan ekonomi.
Kemenkau mencatat, penerimaan pajak 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun atau tumbuh 19,2 persen meski dalam kondisi hantaman COVID-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh baik dibandingkan dari tahun 2020 lalu dengan penerimaan Rp 1.072,1 triliun. Tapi, penerimaan 2021 lebih sedikit dengan pendapatan pajak 2019 dengan capaian pajak Rp 1.332,7 triliun.
Baca Juga:
Penerimaan Pajak Lampaui Target Setelah 12 Tahun
Dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan Rp 1.743,6 triliun. Realisasi sementara tahun 2021 sebesar Rp 2.003,1 triliun.
Lalu, kata Menteri Sri, penerimaan pajak penghasilan (pph) tahun 2021 mencapai Rp 696,5 triliun. Angka tersebut naik 101,9 persen terhadap target APBN 2021.
Sementara, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp 551,0 triliun. Nilai PPN tersebut cukup baik dengan kenaikan 106,3 persen dari target APBN.
"PPN naik didorong dengan aktivitas ekonomi yang kembali normal dan kegiatan impor meningkat signifikan," ucapnya.
Baca Juga:
Permudah Warga Bayar Pajak, DKI Tambah Gerai SAMSAT di Mal
Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lainnya mencapai Rp 30,1 triliun, melonjak hingga 110,2 persen dari target pendapatan APBN 2021 Rp 1.743,6 triliun. Capaian ini didorong dari penyesuaian tarif bea material.
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang 2021 senilai Rp 269,0 triliun atau tumbuh 26,3 persen dari kinerja tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 125,1 persen dari target Rp 215,0 triliun.
Adapun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp 452,0 triliun atau tumbuh 31,5 persen dibanding dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, realisasi belanja pada 2021 mencapai Rp 2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari pagu Rp 2.750 triliun. Belanja tersebut juga mencatatkan pertumbuhan 7,4 persen dari kinerja 2020.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.001,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp 785,7 triliun. (Asp)
Baca Juga:
Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif
![[HOAKS atau FAKTA]: Komdigi Tetapkan Pajak Baru untuk Platform Media Sosial](https://img.merahputih.com/media/35/02/3e/35023ef5638af1ec4a9c9e7935bc061d_182x135.png)
