Pilpres 2019

Peneliti Ungkap Aliran Dana Belasan Juta Dolar Masuk ke Rekening Capres-Cawapres

Eddy FloEddy Flo - Senin, 08 April 2019
 Peneliti Ungkap Aliran Dana Belasan Juta Dolar Masuk ke Rekening Capres-Cawapres

Ilustrasi (foto Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Komunitas Pemerhati Indonesia (KOPI) melansir ada dana asing yang mengalir ke pasangan capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2019.

Berdasarkan investigasi dari Tim KOPI, aliran dana tersebut berasal dari sejumlah perusahaan asing. Tim Investigasi KOPI Dwi Putri menyatakan total dana yang masuk ke salah satu paslon itu mencapai Ro276,2 miliar. Kuat dugaan, dana tersebut digunakan sebagai dana kampanye Pilpres 2019.

"Total dugaan aliran dana asing yang masuk ke rekeningnya setara USD 18.557.147," papar Dwi pada diskusi bertajuk "Mendeteksi Dana Kampanye Pemilu 2019" di Upnormal, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4).

Perusahaan asing yang disebut Dwi berdasar investigasi KOPI diantaranya adalah Uno Capital Holding, Ace Power Investment Limited, dan Reksadana Schroder Bound Found.

Mata uang USD
Ilustrasi USD (Foto: pixabay)

"Keterangan transaksi dari Bank LGT Bank Singapore LTD," sebut Dwi.

Menurut Dwi, Uno Capital Holding melakukan transaksi satu kali pada 28 Agustus 2018 dengan nilai transaksi USD3.555.000.

Kemudian transaksi pada 20 Juli 2018 dari Ace Power Investment Limited berjumlah USD 84.000 dan Reksadana Schroder Bound Found pada 31 Oktober dan 15 November 2018 terdapat transaksi 2 kali mencapai USD 14.918.147.

"Kita investigasi mulai Juni 2018 sampai Maret 2019," katanya.

BACA JUGA: PPATK Pastikan Belum Ada Transaksi Mencurigakan Terkait Dana Kampanye

KPU Tetapkan DPTHP Pemilu 2019 Berjumlah 190.779.969 Pemilih

Sri Sultan HB X Kepada Prabowo: Jaga NKRI dan Pancasila

Pada kesempatan tersebut, Dwi juga menyebut bahwa PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan perusahaan manajer investasi yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh group Schroders yang berpusat di Inggris.

Dia juga mengungkap sumbangan dana tanpa identitas yang mengalir ke pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, ada 18 nama perseorangan tanpa identitas penyumbang dana ke Jokowi-Ma'ruf.

Logo PPATK
Logo PPATK (Foto: Ist)

"Identitas tidak jelas penyumbangnya, "diduga fiktif" katanya.

Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Pemuli (Bawaslu) tidak membiarkan temuan dan investigasi KOPI perihal aliran dana dari perusahaan asing ke paslon Capres-Cawapres ini. Dia mempertanyakan kenapa PPATK tidak bisa mengendus aliran dana asing untuk Pilplres tersebut.

"Kenapa PPATK bisa jebol ya. Rekening itu harus dibekukan sementara. Dan saya juga meminta Bawaslu menindak tegas, jangan cuma makan gaji buta saja," katanya.

Adapun Pengamat politik Wempy Hadir meminta PPATK menindaklanjuti temuan KOPI ini. Sebab, sumbangan dana dari asing yang dipergunakan untuk Pilpres cukup berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Kedaulatan kita tidak ada lagi karena sudah ada kepentingan asing," tutup Wempi.(Knu)

#Dana Kampanye #Dana Kampanye Pemilu 2019 #Pilpres 2019 #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batasi Dana Kampanye Pilkada Solo Per Paslon Maksimal Rp 39 Miliar
Batasan dana kampanye ini sudah disetujui dan final.
Wisnu Cipto - Kamis, 03 Oktober 2024
KPU Batasi Dana Kampanye Pilkada Solo Per Paslon Maksimal Rp 39 Miliar
Indonesia
Alasan Bawaslu Tak Ikut Periksa Dana Kampanye Peserta Pemilu
Sudah ada KAP independen yang telah ditunjuk KPU
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Maret 2024
Alasan Bawaslu Tak Ikut Periksa Dana Kampanye Peserta Pemilu
Indonesia
DPR Minta PPATK Teruskan Temuan Transaksi Mencurigakan 100 Caleg ke Penegak Hukum
Perlu dilakukan untuk menelusuri ada atau tidaknya tindak pidana di dalamnya.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 17 Januari 2024
DPR Minta PPATK Teruskan Temuan Transaksi Mencurigakan 100 Caleg ke Penegak Hukum
Indonesia
KPU DKI Terima Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Januari 2024.
Mula Akmal - Minggu, 14 Januari 2024
KPU DKI Terima Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu
Indonesia
PSI Lapor Dana Kampanye Rp 180 Ribu, Grace Natalie: Belum Final
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan laporan pengeluaran dana kampanye PSI yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU), prosesnya belum final.
Mula Akmal - Kamis, 11 Januari 2024
PSI Lapor Dana Kampanye Rp 180 Ribu, Grace Natalie: Belum Final
Indonesia
Timnas AMIN Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Janggal Dana Kampanye
Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera mengungkapkan data transaksi janggal dana kampanye kepada publik.
Mula Akmal - Rabu, 20 Desember 2023
Timnas AMIN Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Janggal Dana Kampanye
Indonesia
Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa partainya sudah sangat solid menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, meskipun dihantam isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Mula Akmal - Kamis, 10 Agustus 2023
Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Indonesia
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
PAN secara terang-terangan mendoakan Prabowo agar dapat memenangi Pilpres 2024.
Zulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Indonesia
Rencana Pertemuan AHY-Puan Angin Segar Bagi Politik Tanah Air
Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani merupakan angin segar bagi politik tanah air.
Mula Akmal - Senin, 12 Juni 2023
Rencana Pertemuan AHY-Puan Angin Segar Bagi Politik Tanah Air
Indonesia
Uang Digital dan Jasa Transportasi Dihitung Masuk Dana Kampanye
Partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar segera membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Mei 2023
Uang Digital dan Jasa Transportasi Dihitung Masuk Dana Kampanye
Bagikan