Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)
MerahPutih.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa partainya sudah sangat solid menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, meskipun dihantam isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Hal tersebut pun berbeda dengan kondisi Golkar pada Pemilu 2019 lalu yang sempat konflik adanya dua kubu kepengurusan Golkar.
Baca Juga:
Golkar Tolak Pansus JIS Usulan PDIP: Lebih Banyak Politiknya
Pernyataan itu dikatakan Airlangga Hartarto melalui Feed Instagram resmi Golkar @golkar.indonesia, Kamis (10/8).
"Golkar sekarang sangat solid dan ini berbeda dengan pemilu 2019 yang penuh dengan gonjang ganjing bahkan ada dua kepengurusan," paparnya.
Airlangga mengajak kadernya di 38 DPD I dan Il, Ketua Ormas pendiri dan didirikan, Ketua Organisasi Sayap dan para Ketua Dewan, serta seluruh fungsionaris Partai Golkar se-Indonesia untuk segera menyalakan mesin politiknya guna memanangkan Golkar di 2024.
Baca Juga:
PAN dan Golkar Enggan Dukung Anies, Demokrat: Semangat dan Jiwanya Beda
"Sekarang sangat solid dan tentu dlm situasi saat ini dengan kader-kader yang kuat sistem pemilu yang terbuka Golkar siap untuk lebih baik dari 2019," ujarnya.
Menteri Perekonomian ini pun menyakini bahwa agenda Munaslub tidak untuk menggantikan dirinya di pucuk tertinggi Golkar tidak terjadi. Sebab pihak-pihak yang gaungkan isu tersebut bukan kader inti Golkar
"Dari dulu juga tutup buku karena mereka tidak ada dalam struktur jadi adanya di pinggiran periferal," paparnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi