Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mempersilahkan berbagai kalangan dari buruh, mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Karena menurut Prasetyo penyampaian aspirasi dan melaksanakan aksi demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan UU.
"Silakan (demo aksi tolak UU Cipta Kerja). Hak bicara masyarakat, mahasiswa, atau buruh untuk berbicara, silakan," ucap Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Baca Juga
Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs
Hanya saja, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan, kepada massa aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan tak membuat anarkis seperti demo protes UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10).
Sebab, ia menyampaikan, bila fasilitas umum (fasum) menjadi sasaran amuk massa yang bertindak anarkis, hal itu juga yang merugikan masyarakat. Sebab, biaya perbaikan fasum yang dirusak berasal dari uang pembayaran pajak warga.
Dengan begitu, Prasetyo mengimbau kepada para demonstran untuk bisa tertib dalam penyampaian tuntutan mengenai UU Cipta Kerja ini.
"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.
Adapun diketahui, sebanyak 45 Halte TransJakarta yang ada di Jakarta dirusak massa saat aksi demonstrasi tolak UU Omnibus Lawa Cipta Kerja, pada Kamis (8/10) lalu.
Pemprov DKI pun harus mengeluarlan biaya sebesar Rp65 miliar untuk perbaikan 45 Halte TransJakarta yang dirusak massa dalam aksi tersebut.
"Kerugian untuk halte itu diperkirakan per hari ini Rp65 miliar," ujar Anies di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).
Baca Juga
350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker
Tak hanya itu ada sejumlah fasilitas umum yang dirusak massa saat aksi Kamis (8/10) lalu diantaranya plang rambu lalu lintas; sejumlah pos polisi; pot tanaman di kawasan Jakpus; dan Bioskop Grand Theater, Pasar Senen, Jakpus. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan