Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 10 Tahun, Masyarakat Resah

Ana AmaliaAna Amalia - Kamis, 02 Juli 2015
Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 10 Tahun, Masyarakat Resah

twitter #BPJS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Ekonomi - Masyarakat kembali diresahkan dengan wacana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang akan ada perubahan mekanisme pemberian Jaminan Hari Tua (JHT) dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Berbagai spekulasi pun muncul, karyawan akan terancam tidak mendapatkan JHT jika sudah pensiun atau resign sebelum kerja selama 10 tahun di sebuah perusahaan.

Tentu saja hal ini menjadi kemelut dan meresahkan masyarakat.

Keresahan masyarakat itu pun diungkapkan melalui berbagai opini publik di jejaring sosial Twitter.

Melalu hastag BPJS, para netizen mengungkapkan keresahan dan kekecewaan mereka.

walhasil hastag BPJS pun jadi trending topik.

"Kesannya BPJS sedang menerapkan keserakahan korporasi dengan mengorbankan para pesertanya," tulis netizen.

"Abis lebaran bakal ada PHK besar-besaran katanya, maka diubahlah aturan ttg JHT BPJS itu. Ngapa antisipasinya bkn ke PHKnya yah? dagelan! :D," kembali tulis netizen.

Kabarnya perubahan ini akan terjadi mulai tanggal 1 Juli 2015 . Meski begitu, belum ada keterangan resmi mengenai permasalahan ini dari pihak BPJS itu sendiri.

BACA JUGA:

Kisah Miris Pasien Pengguna Kartu BPJS

Kemenkes Setuju Cukai Rokok Bantu BPJS

Penaikan Cukai Rokok untuk BPJS Tingkatkan Kesehatan

#BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun
Guru ASN membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan besaran 1 persen dari total pendapatan bersih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26  Kali Dalam Setahun
Indonesia
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Kondisi fiskal BPJS Kesehatan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Indonesia
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Guna menghindari carut-marut data di masa depan, DPR RI mengusulkan proses verifikasi dilakukan secara partisipatif dari tingkat akar rumput
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Indonesia
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Sebaliknya, masyarakat di Desil 6 hingga Desil 10, termasuk kategori non-desil yang tergolong mampu, malah tercatat sebagai penerima manfaat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Indonesia
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Sebagai langkah konkret dalam masa transisi tiga bulan ke depan, Zainul mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersiaga di rumah sakit pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Indonesia
Kemensos Diminta Segera Beri Afirmasi Khusus Daerah Status UHC JKN
Kabupaten Rembang menjadi salah satu contoh nyata daerah yang memiliki komitmen tinggi dengan mengalokasikan APBD sebesar Rp10 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung pembiayaan PBI
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Kemensos Diminta Segera Beri Afirmasi Khusus Daerah Status UHC JKN
Bagikan