Kisah Miris Pasien Pengguna Kartu BPJS

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Senin, 06 April 2015
Kisah Miris Pasien Pengguna Kartu BPJS

Ilustrasi pasien pengguna kartu BPJS. (Sumber: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Program pemerintah di bidang kesehatan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) rupanya tidak dilakukan secara maksimal, terutama dari segi pelayanan. Masyarakat yang sudah membayar iuran BPJS, banyak yang merasakan hal tersebut. (BACA: YLKI: Iuran BPJS Idealnya Rp40.000)

Salah satunya adalah Pepi Ramayati, seorang ibu rumah tangga dari Bandung, Jawa Barat. Saat dihubungi merahputih.com melalui sambungan telepon, Pepi yang hingga berita ini diturunkan masih dalam keadaan sakit berkeluh kesah tentang pelayanan BPJS yang sangat tidak mengutamakan pasien. Padahal, ia mengaku rajin membayar iuran BPJS untuk kelas 1. (BACA: Iuran BPJS Naik Tahun Depan)

"Awal bulan lalu saya sakit, awalnya cuma flu. Tapi akhirnya divonis thypus," ujar Pepi memulai ceritanya. (BACA: Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan)

Saat itu, Pepi berobat ke klinik Medika pratama BPJS di Bandung, Jawa Barat. Di sana ia sudah mendapatkan obat, namun menurutnya sangat minim.

"Alasan dari media (klinik) nanti urusan pihak rumah sakit Santo Yusuf. Waktu itu sudah dikasih pengantar masuk IGD (Instalasi Gawat Darurat). Namun kamar kelas 1 penuh," ujar ibu satu anak itu.

Di rumah sakit tersebut, kamar yang tersisa yakni kelas 1A. Karena itu, Pepi sebagai pasien harus menambah uang perawatan di awal sekitar Rp600 ribu. Namun pada saat itu, Pepi yang tidak pegang uang harus gigit jari. Ia mengurungkan niatnya untuk dirawat di kelas 1A.

Sebelumnya, masih menurut Pepi, pihak klinik sudah membantu dengan menghubungi rumah sakit lain rekanan BPJS, namun semua kamar yang ditanggung BPJS juga penuh.

"Mau nuntut kalau kamar penuh terus kita enggak sanggup bayar kamar di atasnya, ya bye saja. Sungguh tidak manusiawi," tutur Pepi dengan nada lemah.

Akhirnya Pepi memutuskan untuk melakukan perawatan berobat jalan. Setelah satu minggu kemudian, kondisinya justru tambah drop. Padahal ia seharusnya bisa istirahat total (bedrest) di rumah sakit dengan pelayanan BPJS.

"Saya cek lagi ke klinik, dokter menyangka saya sudah dirawat di rumah sakit. Kondisi malah drop, cek darah malah turun 900/60. Tensi turun, hemoglobin rendah, leukosit lumayan. Dokter tetap menyarankan saya dirawat," tutur Pepi.

Menurut Pepi, tanggal 26 Maret lalu ia kemudian ke Pindad, namun ternyata di sana pun kamar yang ditanggung BPJS juga penuh. Di tempat itu juga Pepi merasakan, petugas perawat tidak mengindahkan kondisinya.

"Sambil saya tidur di tempat perawatan IGD, suami ngobrol tentang kamar. Yah, saya dicuekin saja," ujar Pepi.

Kini, Pepi masih menjalani perawatan di rumah sambil menunggu kamar yang ditanggung BPJS bisa diisi dengan kondisi yang semakin lemah.

Cerita miris lainnya dialami Fitri. Seorang ibu rumah tangga yang divonis keguguran dan janinnya harus segera dikuret.

"Janin enggak berkembang, pas berobat pakai BPJS cuma dapat capek bolak balik doang. Jadwal kuret belum dapat," ujar pasien BPJS yang mengaku rajin membayar iuran untuk perawatan kelas tiga tersebut.

"Karena kelamaan, daripada lebih bahaya akhirnya saya kuret pakai biaya sendiri," ujar Fitri kepada merahputih.com.

"Kita sudah bayar iuran, kalau memang enggak ada kamar rujukan ya harusnya BPJS tanggung jawab," pungkasnya.

#BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun
Guru ASN membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan besaran 1 persen dari total pendapatan bersih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26  Kali Dalam Setahun
Indonesia
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Kondisi fiskal BPJS Kesehatan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Indonesia
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Guna menghindari carut-marut data di masa depan, DPR RI mengusulkan proses verifikasi dilakukan secara partisipatif dari tingkat akar rumput
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Indonesia
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Sebaliknya, masyarakat di Desil 6 hingga Desil 10, termasuk kategori non-desil yang tergolong mampu, malah tercatat sebagai penerima manfaat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Indonesia
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Sebagai langkah konkret dalam masa transisi tiga bulan ke depan, Zainul mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersiaga di rumah sakit pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Indonesia
Kemensos Diminta Segera Beri Afirmasi Khusus Daerah Status UHC JKN
Kabupaten Rembang menjadi salah satu contoh nyata daerah yang memiliki komitmen tinggi dengan mengalokasikan APBD sebesar Rp10 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung pembiayaan PBI
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Kemensos Diminta Segera Beri Afirmasi Khusus Daerah Status UHC JKN
Bagikan