Penarikan Kementerian LHK dari Komisi VII DPR Ditolak

MerahPutih Politik - DPR baru saja menetapkan mitra kerja tiga kementerian. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset bermitra dengan Komisi X, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bermitra dengan Komisi V, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bermitra dengan Komisi IV.

Namun sebelum diketuk palu, nada protes bermunculan. Salah satunya datang dari anggota DPR Komisi VII Kurtubi yang menolak keras Kementerian LHK dicabut dari komisinya.

Dengan dicabutnya Kementerian LHK bermitra dengan Komisi VII, maka komisi tersebut hanya bermitra dengan satu kementerian saja yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Yang bener saja, jadi ini enggak fair Kementerian Lingkungan Hidup ditarik dari Komisi VII," ujar Kurtubi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (20/10) sore.

Kurtubi beralasan, Komisi VII yang mempunyai ruang lingkup masalah energi sangat beririsan dengan masalah kehutanan dan lingkungan hidup. Di seluruh dunia, kata Kurtubi, eksplorasi tambang perminyakan dan batu bara sebagian besar di wilayah kehutanan.

"Saya tidak setuju," tegas Kurtubi.

Kemudian, lanjut Kurtubi, hutan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, sementara galian tambang tidak. Karena itu, seharusnya ada koordinasi, baik pengawasan maupun penyusunan undang-undang serta tata kelolanya.

"Kalau dipisahkan rugi republik ini, jadi harus satu wadah," lanjut Kurtubi.

Setelah gelombang protes bermunculan, akhirnya keputusan mitra kerja di tiga kementerian tersebut ditunda. (mad)

Baca Juga:

1. Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM Gelar Raker Lanjutan Terkait RAPBN 2016
2. Atas Nama Rakyat, Komisi VII Minta Pertamina Luncurkan Pertalite
3. Ketua Komisi VII Geram Menteri ESDM Selalu Mangkir
4. Ketua Komisi VII DPR Dukung Pemerintah yang Tentukan Harga Pertamax
5. Komisi VII Desak Faisal Basri Sebut Nama Mafia Migas