Headline

Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Pengaruhnya Terhadap Elektabilitas Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Maret 2019
 Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Pengaruhnya Terhadap Elektabilitas Jokowi

Presiden Jokowi (ketiga kiri) bersama Ketum PPP Romahurmuziy (keempat kiri) dalam sebuah acara. (ANTARA)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Surabaya. Penangkapan Rommy demikian sapaan karibnya yang juga anggota koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 itu benar-benar mengejutkan khalayak ramai.

Rommy dikenal sebagai salah satu sosok Ketua Umum Partai termuda di Indonesia. Dengan latar pendukung dari kalangan muslim, Rommy dinilai memiliki modal kekuatan elektoral yang lumayan dalam menghadapi kontestasi demokrasi.

Sebagai ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, apakah penangkapan Rommy terkait kasus dugaan korupsi akan melemahkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf?

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin
Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusung partai yang dipimpin Rommy. Foto: ANTARA

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kasus operasi tangkap tangan Rommy tidak akan mengganggu elektabilitas Jokowi.

"Karena itu kasus pribadi. Dan Romy memang sejak lama sudah diincar KPK. Berpengaruh ke PPP iya. Tapi ke elektoral paslon 01 tidak," kata Ujang saat dihubungi merahputih.com di Jakarta, Jumat (15/3).

Lebih lanjut, pengajar ilmu politik Universitas Al-Azhar Jakarta ini menilai meski Rommy merupakan ketua umum salah satu partai pendukung justru kasus hukum ini menguntungkan Jokowi.

"Karena Jokowi dianggap adil karena dapat menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Pendukungnya akan mengganggap Jokowi serius dalam penegakkan hukum. Sekalipun yang harus kena Romy. Pendukung dalam koalisinya," jelas peneliti pada Indonesia Political Review ini.

Pengamat Politik Ujang Komarudin
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Ujang Komarudin justru melihat bahwa persepsi publik terhadap Jokowi menjadi positif, lantaran sikap tidak tebang pilih dalam penegakan hukum terkait kejahatan korupsi.

Ujang yakin, kasus ini bukanlah rekayasa sehingga pasti ada barang bukti yang bakal diungkap.

"Ini penegakkan hukum saja. Karena ada bukti ya pasti di tangkap. Termasuk Romy, jika dia ada bukti melakukan tindak pidana ya pasti di OTT," tandas Ujang.

Sementara itu, secara terpisah Maksimus Ramses Lalongkoe memastikan bahwa penangkapan Rommy yang diduga terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama meningkatkan citra positif Presiden Jokowi. Dampaknya, Jokowi diuntungkan secara elektoral dibandingkan Prabowo.

Sebab selama ini, lanjut Ramses kubu oposisi yang dimotori Gerindra mengkritik pemerintahan Jokowi yang menerapkan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe
Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe (Foto: antaranews.com)

"Kalau saya cermati justru penangkapan petinggi partai (Ketum PPP) ini meningkatkan citra positif terhadap pemerintahan pak Jokowi karena selama ini kubu oposisi kerap melontarkan pernyataan kalau hukum di era Jokowi tumpul ke atas dan tajam ke bawah," kata Ramses dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analiisis Politik Indonesia ini, penangkapan Romahurmuziy juga membuktikan pemerintahan Jokowi tidak melindungi pihak-pihak yang mendukung pencalonannya bila terlibat dalam kasus korupsi.

Selain itu, kubu Prabowo-Sandi yang selama ini melancarkan serangan opini bahwa Jokowi otoriter dan antikritik terbantahkan dengan tertangkapnya Rommy oleh KPK.

"Kan peristiwa hari ini telah mengkonfirmasi kalau ternyata pemerintahan Jokowi tak melindungi orang-orang yang mendukungnya kalau terlibat korupsi," ujar Ramses.

Secara tidak langsung, penangkapan Romahurmuziy membuat kubu Prabowo tidak bisa lagi menuding Presiden Jokowi tebang pilih dalam hal penegakkan hukum.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Terduga Teroris Klaten Hendak Balik ke Jakarta Hari Sabtu dan Sempat Pesan ini ke Tetangganya

#Muhammad Romahurmuziy #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Presiden Jokowi #Elektabilitas Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Jokowi menolak halus tawaran calon ketua umum PPP tersebut
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Indonesia
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Pria yang akrab disapa Rommy itu dianggap mayoritas kader PPP DKI Jakarta sudah membuat sejumlah pernyataan blunder.
Frengky Aruan - Rabu, 04 Juni 2025
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Indonesia
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Aksi Rommy membujuk pihak luar menjadi ketua umum partai itu disebut tidak etis oleh Waketum PPP Rusli Effendi, seolah-olah ini merupakan barang dagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Mei 2025
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Indonesia
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Gus Miftah berpotensi masuk daftar reshuffle kabinet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Gus Miftah Terancam Dicopot Prabowo Buntut Umpatannya kepada Pedagang Es Teh
Bagikan