Headline

Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Pengaruhnya Terhadap Elektabilitas Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Maret 2019
 Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Pengaruhnya Terhadap Elektabilitas Jokowi

Presiden Jokowi (ketiga kiri) bersama Ketum PPP Romahurmuziy (keempat kiri) dalam sebuah acara. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Surabaya. Penangkapan Rommy demikian sapaan karibnya yang juga anggota koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 itu benar-benar mengejutkan khalayak ramai.

Rommy dikenal sebagai salah satu sosok Ketua Umum Partai termuda di Indonesia. Dengan latar pendukung dari kalangan muslim, Rommy dinilai memiliki modal kekuatan elektoral yang lumayan dalam menghadapi kontestasi demokrasi.

Sebagai ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, apakah penangkapan Rommy terkait kasus dugaan korupsi akan melemahkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf?

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin
Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusung partai yang dipimpin Rommy. Foto: ANTARA

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kasus operasi tangkap tangan Rommy tidak akan mengganggu elektabilitas Jokowi.

"Karena itu kasus pribadi. Dan Romy memang sejak lama sudah diincar KPK. Berpengaruh ke PPP iya. Tapi ke elektoral paslon 01 tidak," kata Ujang saat dihubungi merahputih.com di Jakarta, Jumat (15/3).

Lebih lanjut, pengajar ilmu politik Universitas Al-Azhar Jakarta ini menilai meski Rommy merupakan ketua umum salah satu partai pendukung justru kasus hukum ini menguntungkan Jokowi.

"Karena Jokowi dianggap adil karena dapat menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Pendukungnya akan mengganggap Jokowi serius dalam penegakkan hukum. Sekalipun yang harus kena Romy. Pendukung dalam koalisinya," jelas peneliti pada Indonesia Political Review ini.

Pengamat Politik Ujang Komarudin
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Ujang Komarudin justru melihat bahwa persepsi publik terhadap Jokowi menjadi positif, lantaran sikap tidak tebang pilih dalam penegakan hukum terkait kejahatan korupsi.

Ujang yakin, kasus ini bukanlah rekayasa sehingga pasti ada barang bukti yang bakal diungkap.

"Ini penegakkan hukum saja. Karena ada bukti ya pasti di tangkap. Termasuk Romy, jika dia ada bukti melakukan tindak pidana ya pasti di OTT," tandas Ujang.

Sementara itu, secara terpisah Maksimus Ramses Lalongkoe memastikan bahwa penangkapan Rommy yang diduga terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama meningkatkan citra positif Presiden Jokowi. Dampaknya, Jokowi diuntungkan secara elektoral dibandingkan Prabowo.

Sebab selama ini, lanjut Ramses kubu oposisi yang dimotori Gerindra mengkritik pemerintahan Jokowi yang menerapkan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe
Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe (Foto: antaranews.com)

"Kalau saya cermati justru penangkapan petinggi partai (Ketum PPP) ini meningkatkan citra positif terhadap pemerintahan pak Jokowi karena selama ini kubu oposisi kerap melontarkan pernyataan kalau hukum di era Jokowi tumpul ke atas dan tajam ke bawah," kata Ramses dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analiisis Politik Indonesia ini, penangkapan Romahurmuziy juga membuktikan pemerintahan Jokowi tidak melindungi pihak-pihak yang mendukung pencalonannya bila terlibat dalam kasus korupsi.

Selain itu, kubu Prabowo-Sandi yang selama ini melancarkan serangan opini bahwa Jokowi otoriter dan antikritik terbantahkan dengan tertangkapnya Rommy oleh KPK.

"Kan peristiwa hari ini telah mengkonfirmasi kalau ternyata pemerintahan Jokowi tak melindungi orang-orang yang mendukungnya kalau terlibat korupsi," ujar Ramses.

Secara tidak langsung, penangkapan Romahurmuziy membuat kubu Prabowo tidak bisa lagi menuding Presiden Jokowi tebang pilih dalam hal penegakkan hukum.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Terduga Teroris Klaten Hendak Balik ke Jakarta Hari Sabtu dan Sempat Pesan ini ke Tetangganya

#Muhammad Romahurmuziy #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Presiden Jokowi #Elektabilitas Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan