Pemuda Muhammadiyah Siap Bantu Amankan Rumah Pimpinan KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Januari 2019
Pemuda Muhammadiyah Siap Bantu Amankan Rumah Pimpinan KPK

Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras aksi teror yang menimpa dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Laode M Syarief.

Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla, menegaskan siap mengerahkan pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) untuk mengamankan kediaman Pimpinan KPK jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kami siap membantu pengamanan di kediaman para Pimpinan KPK," kata Dzulfikar saat mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

Dzulfikar meminta pimpinan KPK tidak gentar dengan teror tersebut dan melanjutkan penegakan hukum terhadap berbagai macam tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Ketua Hukum dan Ham PP Pemuda Muhammadiyah Razikin mengatakan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tampaknya mulai mendapatkan tekanan dari pihak tertentu.

Menurut Razikin, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ketakutan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras tindakan tersebut dan berharap KPK tidak terpengaruh oleh tindakan brutal tidak bertanggung jawab tersebut," kata Razikin.

Razikin menambahkan pihaknya berharap pihak kepolisian segera menemukan dan membawa pelakunya untuk diadili.

"Cara-cara teror tersebut adalah jauh dari akal sehat dan cenderung menggunakan kekerasan dibanding menggunakan komunikasi dan alat lainnya dalam penyelesaian masalah," ucap Razikin.

Razikin menegaskan, penegakan hukum terhadap berbagai macam tindak pidana korupsi adalah hal mutlak dilakukan.

Hal ini guna memberi efek jera terhadap perilaku tak bermoral pelaku korupsi yang seenaknya mencuri uang rakyat tanpa belas kasihan.

"Korupsi adalah musuh besar negeri ini," pungkasnya.

Diketahui pada Rabu (9/1) pagi, orang tak dikenal menaruh sebuah tas warna hitam diduga berisi bom rakitan jenis high explosive di gerbang rumah Agus di Bekasi, Jawa Barat.

Sementara, di kediaman Laode di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, ditemukan bom molotov. (Pon)

#KPK #Teror Bom #Pemuda Muhammadiyah
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Bagikan