Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemuda Muhammadiyah mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk terus mengawasi praktik kotor dalam politik.
Menjelang Pilkada Serentak, dugaan praktik jual beli suara (money politic) diduga akan marak terjadi termasuk jual beli "perahu" partai politik.
"Aroma transaksi jual beli perahu partai politik agaknya tercium, mohon maaf, bak kentut baunya tercium tapi tidak mudah menelusuri wujudnya, maka agaknya kepolisian dan KPK melalui Satgas Antipolitik Uang harusnya bisa menelusuri," ujar Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar melalui keterangan persnya, Senin (8/1).
Menurut Dahnil praktik politik uang dengan cara membeli kursi agar didukung partai tertentu bukanlah pepesan kosong belaka, harga satu kursi pun bervariasi di masing-masing daerah.
"Naif bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau wali kota yang bukan kadernya secara gratis, bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum," ujar dia.
Karenanya, pendiri Madrasah Antikorupsi ini berharap KPK dan kepolisian bisa lebih aktif, sebab akar awal pratik korupsi adalah melalui proses politik seperti ini.
"Demokrasi kita dibajak oleh politik uang, mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini," imbaunya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ini Tugas Pertama Komite Pencegahan Korupsi Pemprov DKI
